Gaji PPPK Terancam Serat, Pengamat Pendidikan Kalbar Ingatkan Pemda: Guru Bukan Beban Anggaran!

Kekurangan tenaga pendidik ini seharusnya sudah diantisipasi jauh-jauh hari melalui skema perencanaan anggaran yang berkelanjutan, bukan

Tayang:
Penulis: Anggita Putri | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
SOROTI PPPK - Pengamat Pendidikan Kalimantan Barat, Suherdiyanto. Ia menegaskan bahwa sengkarut masalah ini bukan sekadar persoalan administratif atau angka di atas kertas APBD. 

"Mereka membutuhkan kepastian informasi yang jelas dari pemerintah. Ketidakpastian ini sangat berbahaya karena berpotensi menurunkan motivasi kerja, yang ujung-ujungnya merugikan anak-anak didik kita akibat penurunan kualitas layanan pendidikan," kata Suherdiyanto.

Sinergi Anggaran, Bukan Hentikan Pengangkatan

Mengingat kondisi geografis Kalimantan Barat yang sangat luas dan diwarnai ketimpangan distribusi guru yang akut, memotong atau menghentikan kuota pengangkatan PPPK dinilai sebagai langkah mundur.

Bagi Suherdiyanto, jalan keluar terbaik dari kisruh ini adalah memperkuat sinergi pendanaan segitiga antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang, bukan biaya operasional yang sia-sia. Pemerintah harus memastikan kebijakan pengangkatan guru menjamin keberlanjutan masa depan bangsa."

"Guru tidak boleh dipandang sebagai beban anggaran, melainkan sebagai bagian dari solusi untuk meningkatkan mutu SDM. Yang perlu diperbaiki segera adalah sistem perencanaannya, bukan menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk mengurangi komitmen terhadap nasib guru,” pungkasnya. (*)

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
- Baca Berita Terbaru di GOOGLE NEWS 

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved