Dana Operasional Sejumlah SPPG Terlambat Cair, Program MBG di Kalbar Tetap Berlanjut

Ringkasan Berita:

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat tetap berjalan meskipun sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengalami keterlambatan pencairan dana operasional dari pusat. 
• Kepala Regional BGN Kalbar, Agus Kurniawi, menegaskan tidak ada instruksi penghentian operasional SPPG dan kendala yang terjadi murni terkait proses administrasi pencairan anggaran.
• Sejumlah SPPG yang belum menerima dana diperbolehkan menghentikan operasional sementara hingga anggaran masuk. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat (Kalbar) dipastikan tetap berjalan oleh Kepala Regional BGN Kalbar, meskipun sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sempat mengalami keterlambatan pencairan dana operasional pusat.

Selain itu, muncul informasi yang beredar di masyarakat terkait penghentian sementara layanan pasca kasus yang melibatkan sejumlah petinggi BGN Pusat.

"Operasional SPPG tetap berlangsung seperti biasa. Sampai saat ini BGN belum pernah mengeluarkan surat yang menyatakan penghentian operasional SPPG," ujar Kepala

Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, Senin 8 Juni 2026.

Baca juga: Pengamat Usul Program MBG Dipangkas Jadi 2 Hari Seminggu

Menurutnya, kendala yang saat ini terjadi lebih disebabkan oleh belum masuknya dana operasional ke sejumlah satuan kerja. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan proses administrasi, seperti proposal, atau mekanisme pencairan anggaran.

Meski demikian, Agus menegaskan persoalan tersebut tidak berkaitan dengan kasus yang tengah menjadi perhatian publik dan tidak memengaruhi kebijakan operasional SPPG secara nasional.

"Yang terjadi saat ini hanya kendala dana yang belum masuk ke beberapa SPPG. Mungkin ada persoalan administrasi dalam pengajuan atau pencairan anggaran. Namun operasional secara umum tetap berjalan," katanya.

Ia menjelaskan, bagi SPPG yang mengalami kekosongan anggaran akibat dana operasional yang belum cair, diperbolehkan menghentikan kegiatan sementara hingga dana masuk ke rekening masing-masing satuan kerja.

"Bagi SPPG yang dananya belum masuk dan mengalami kekosongan anggaran, dipersilakan menghentikan operasional sementara sambil menunggu pencairan dana," jelasnya.

Terkait kasus yang belakangan ramai diperbincangkan, Agus menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi.

Ia juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat.

Baca juga: BGN Kapuas Hulu Buka Suara Soal Wacana Pengalihan MBG ke Kantin Sekolah

"Kami memohon maaf atas kejadian yang terjadi sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ke depan, kami mempersilakan seluruh elemen masyarakat untuk ikut melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPPG," ujarnya.

Agus berharap berbagai evaluasi dan perbaikan yang dilakukan BGN dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

"BGN akan terus melakukan perbaikan. Kami berharap program MBG di Kalimantan Barat dapat berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat," tukasnya.

Sebagian SPPG Masih Menunggu Dana

Agus Kurniawi mengakui masih ada beberapa SPPG yang hingga kini belum menerima transfer anggaran ke rekening operasional mereka. Jika kondisi tersebut berlarut, pelayanan program pemenuhan gizi dikhawatirkan akan terdampak.

Namun Agus menjelaskan, ada 510 SPPG aglomerasi telah memperoleh surat keputusan operasional dan sudah mulai menjalankan tugasnya.

"Tidak semua unit dapat beroperasi secara maksimal karena sebagian SPPG yang baru dibentuk masih menunggu penyelesaian virtual account serta arahan teknis dari BGN pusat," jelasnya.

Ia memastikan layanan SPPG di Kalbar sejauh ini masih berjalan dan belum mengalami penghentian seperti yang dilaporkan terjadi di sejumlah daerah lain. Meski begitu, persoalan dana yang belum cair tetap menjadi perhatian.

"Di Kalbar masih berjalan normal. Hanya memang ada beberapa SPPG yang belum menerima dana operasional," ujarnya.

Menurutnya, seluruh data SPPG yang belum menerima pencairan anggaran telah dihimpun dan dilaporkan. BGN Kalbar berharap proses penyaluran dana dapat segera diselesaikan agar kegiatan pelayanan tetap berlangsung tanpa hambatan.

Agus menegaskan pengelola SPPG tidak memiliki ruang untuk menggunakan dana pribadi atau dana talangan guna menutupi kebutuhan operasional.

Karena itu, keberlangsungan layanan sangat bergantung pada masuknya anggaran dari pemerintah.
"Kalau dana sudah diterima, kegiatan akan tetap berjalan. Namun jika belum ada pencairan, maka SPPG yang terdampak kemungkinan harus menghentikan operasional sementara," katanya.

Mempawah: 30 Dapur MBG Tetap Beroperasi

Kabar baiknya, pada Senin sore sejumlah SPPG di Kalbar mulai menerima tambahan dana operasional dari Badan Gizi Nasional. Pencairan tersebut memungkinkan dapur

MBG kembali melakukan pembelian bahan pangan, menyiapkan menu, dan melanjutkan distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Mempawah, Rahmanuddin Wiyono mengatakan, pihaknya terus memantau pelaksanaan program di lapangan dan memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi tetap memberikan pelayanan kepada para penerima manfaat.

"Di Kabupaten Mempawah sampai saat ini belum ada dapur SPPG yang menghentikan operasionalnya. Program Makan Bergizi Gratis masih berjalan dengan baik dan pelayanan kepada penerima manfaat tetap berlangsung seperti biasa," kata Rahmanuddin Wiyono.

Menurutnya, saat ini terdapat 30 dapur SPPG yang telah beroperasi di berbagai wilayah Kabupaten Mempawah.
Selain itu, sebanyak delapan dapur lainnya masih dalam tahap pembangunan untuk memperluas jangkauan layanan program MBG.

"Sebanyak 30 dapur sudah beroperasi dan melayani masyarakat sesuai sasaran program. Sementara delapan dapur lainnya masih dalam proses pembangunan dan diharapkan dapat segera beroperasi setelah seluruh persyaratan dan fasilitas pendukung terpenuhi," ujarnya.

Rahmanuddin menjelaskan, koordinasi antara Satgas MBG, pengelola dapur, dan pihak terkait terus dilakukan guna memastikan program tetap berjalan optimal serta tidak mengganggu distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat.

"Kami terus melakukan koordinasi dan pemantauan secara berkala. Yang terpenting saat ini pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan kebutuhan gizi para penerima manfaat dapat terpenuhi dengan baik," ungkapnya.

Ia juga berharap pembangunan dapur baru dapat segera rampung sehingga cakupan program MBG di Kabupaten Mempawah semakin luas dan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

"Dengan bertambahnya jumlah dapur yang beroperasi nantinya, kami berharap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Mempawah semakin maksimal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat," tutupnya.

Kapuas Hulu Siapkan Dapur MBG 3T

Sementara itu, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompincam) Bunut Hilir, Kapuas Hulu, telah survei aprisial kesiapan dapur program makanan bergizi gratis (MBG) 3T di Desa Empangau, Bunut Hilir.

Camat Bunut Hilir, Candra Ardiansyah menyampaikan bahwa, survei aprisial ini merupakan salah satu tahapan penting sebelum program dijalankan.

"Diharapkan dengan adanya pengecekan secara langsung ini, seluruh aspek yang diperlukan dapat dipersiapkan secara optimal, sehingga pelaksanaan program berjalan sesuai harapan," ujarnya.

Dalam survei aprisial ini Forkompincam meninjau aspek kelayakan bangunan, aksesibilitas, ketersediaan sarana pendukung, serta kesiapan lingkungan sekitar guna mendukung kelancaran operasional dapur nantinya.

"Pastinya kami berharap, rencana pembangunan dan pengoperasian dapur MBG 3T ini, dapat segera terealisasi, guna mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Bunut Hilir," ungkapnya.

Kapolsek Bunut Hilir, Ipda Yadi Rustandi menyampaikan, pengecekan ini dilakukan sebelum dapur MBG ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kita cek sama-sama untuk memastikan kesiapan program MBG 3T di Desa Empangau ini, agar pada saat beroperasi betul-betul sesuai dengan harapan bersama," ungkapnya.

Babinsa Bunut Hilir, Sertu Indra Mardi menambahkan, pihaknya mendukung program pemerintah, yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus.

“Pasti kami memastikan lokasi yang dipersiapkan memenuhi syarat, dan dapat mendukung pelaksanaan program makanan bergizi dengan baik," ungkapnya.

Terpisah, Koordinator Wilyah Badan Gizi Nasional (BGN) Kapuas Hulu, Sony Deviandi Putra, menyampaikan pembangunan dapur program MBG 3T di Kapuas Hulu masih berlangsung. 

"Nantinya program MBG 3T akan diresmikan oleh Presiden, dalam waktu dekat ini, dan saat ini pembangunan dapur MBG 3T masih berlangsung dibangun," ungkapnya.

Perlu Dibenahi

Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam menyoroti sejumlah kendala dalam sistem pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, beberapa hal masih perlu dibenahi pasca pergantian kepemimpinan di tingkat Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.

Ia juga menyebutkan, evaluasi yang telah dilakukan Presiden terhadap berbagai aspirasi masyarakat selama satu tahun terakhir menjadi langkah penting untuk mendorong optimalisasi manajemen program MBG di daerah.

“Alhamdulillah, presiden sudah melakukan evaluasi atas aspirasi masyarakat selama satu tahun ini. Memang manajemen di PSN MBG perlu dilakukan optimalisasi. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan yang baru bisa lebih optimal lagi," katanya, kemarin.

Yusran menegaskan, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), fungsi pengawasan dan kontrol terhadap implementasi program MBG berada di pemerintah daerah. 

Untuk itu, pihaknya akan memperkuat pengawasan serta implementasi program pada Agustus hingga September mendatang.

“Sesuai putusan MK, kami siap. Fungsi kontrol PSN MBG ada di pemerintah daerah. Pada Agustus hingga September nanti kami akan melakukan upaya penguatan implementasi MBG di Kubu Raya,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh unsur yang terlibat dalam program tersebut, mulai dari koordinator wilayah (Korwil), koordinator kecamatan (Korcam), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga para mitra pelaksana untuk meningkatkan koordinasi dan menyatukan visi dalam menyukseskan program MBG.

“Kami berharap semua elemen terkait seperti Korwil, Korcam, SPPG, mitra-mitra, dan pihak lainnya dapat berkoordinasi dengan baik dan memiliki satu misi yang sama untuk menyukseskan PSN MBG di Kubu Raya,” imbuhnya.

Di sisi lain, Yusran juga menyoroti persoalan pendataan yang dinilai masih menjadi kelemahan dalam sistem MBG. 

Ia mempertanyakan mengapa masih terdapat sejumlah desa yang belum masuk ke dalam sistem, serta adanya desa yang sudah terdaftar namun data penerima manfaatnya belum diinput.

“Jangan ada lagi hal-hal yang kesannya dibuat-buat. Kenapa ada beberapa desa yang belum diinput ke dalam sistem MBG? Kenapa ada desa yang sudah diinput tetapi penerima manfaatnya belum masuk ke sistem? Ini ada apa?” ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, Satgas MBG Kubu Raya mengaku memiliki kecurigaan adanya pihak-pihak tertentu yang berpotensi memanfaatkan celah dalam proses pendataan untuk kepentingan pribadi.

“Kami dari satgas memiliki kecurigaan bahwa pendataan desa dan penerima manfaat ini menjadi bancakan pihak-pihak yang barangkali ingin memanfaatkannya. Hal-hal seperti ini akan kami tertibkan agar program berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran,” katanya.

Ia menegaskan, pembenahan sistem pendataan dan penguatan pengawasan menjadi fokus utama Satgas MBG Kubu Raya guna memastikan seluruh penerima manfaat dapat terlayani secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
- Baca Berita Terbaru di GOOGLE NEWS