Dana Operasional Sejumlah SPPG Terlambat Cair, Program MBG di Kalbar Tetap Berlanjut

“Alhamdulillah, presiden sudah melakukan evaluasi atas aspirasi masyarakat selama satu tahun ini. Memang manajemen di PSN MBG perlu dilakukan optimalisasi. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan yang baru bisa lebih optimal lagi," katanya, kemarin.

Yusran menegaskan, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), fungsi pengawasan dan kontrol terhadap implementasi program MBG berada di pemerintah daerah. 

Untuk itu, pihaknya akan memperkuat pengawasan serta implementasi program pada Agustus hingga September mendatang.

“Sesuai putusan MK, kami siap. Fungsi kontrol PSN MBG ada di pemerintah daerah. Pada Agustus hingga September nanti kami akan melakukan upaya penguatan implementasi MBG di Kubu Raya,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh unsur yang terlibat dalam program tersebut, mulai dari koordinator wilayah (Korwil), koordinator kecamatan (Korcam), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga para mitra pelaksana untuk meningkatkan koordinasi dan menyatukan visi dalam menyukseskan program MBG.

“Kami berharap semua elemen terkait seperti Korwil, Korcam, SPPG, mitra-mitra, dan pihak lainnya dapat berkoordinasi dengan baik dan memiliki satu misi yang sama untuk menyukseskan PSN MBG di Kubu Raya,” imbuhnya.

Di sisi lain, Yusran juga menyoroti persoalan pendataan yang dinilai masih menjadi kelemahan dalam sistem MBG. 

Ia mempertanyakan mengapa masih terdapat sejumlah desa yang belum masuk ke dalam sistem, serta adanya desa yang sudah terdaftar namun data penerima manfaatnya belum diinput.

“Jangan ada lagi hal-hal yang kesannya dibuat-buat. Kenapa ada beberapa desa yang belum diinput ke dalam sistem MBG? Kenapa ada desa yang sudah diinput tetapi penerima manfaatnya belum masuk ke sistem? Ini ada apa?” ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, Satgas MBG Kubu Raya mengaku memiliki kecurigaan adanya pihak-pihak tertentu yang berpotensi memanfaatkan celah dalam proses pendataan untuk kepentingan pribadi.

“Kami dari satgas memiliki kecurigaan bahwa pendataan desa dan penerima manfaat ini menjadi bancakan pihak-pihak yang barangkali ingin memanfaatkannya. Hal-hal seperti ini akan kami tertibkan agar program berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran,” katanya.

Ia menegaskan, pembenahan sistem pendataan dan penguatan pengawasan menjadi fokus utama Satgas MBG Kubu Raya guna memastikan seluruh penerima manfaat dapat terlayani secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
- Baca Berita Terbaru di GOOGLE NEWS