Klarifikasi Koordinator BGN Kalbar: Tidak Ada SPPG Tutup Permanen!

Ringkasan Berita:

• Menurut Agus, kendala yang terjadi saat ini hanya berkaitan dengan proses pencairan anggaran pada sejumlah SPPG yang dananya belum masuk ke rekening virtual account (VA) masing-masing satuan pelayanan.
• “Di Kalbar memang ada beberapa SPPG yang dananya belum masuk. Kami berharap hari ini dana tersebut sudah masuk ke VA SPPG yang masih menunggu pencairan,” ujarnya kepada Tribun Pontianak, Senin 8 Juni 2026.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kalimantan Barat, Agus Kurniawi menegaskan hingga saat ini belum ada instruksi penghentian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Barat.

Menurut Agus, kendala yang terjadi saat ini hanya berkaitan dengan proses pencairan anggaran pada sejumlah SPPG yang dananya belum masuk ke rekening virtual account (VA) masing-masing satuan pelayanan.

“Di Kalbar memang ada beberapa SPPG yang dananya belum masuk. Kami berharap hari ini dana tersebut sudah masuk ke VA SPPG yang masih menunggu pencairan,” ujarnya kepada Tribun Pontianak, Senin 8 Juni 2026.

Ia menjelaskan keterlambatan pencairan dana bukan hanya terjadi di Kalimantan Barat, melainkan juga pernah dialami hampir di seluruh wilayah Indonesia. 

Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh kendala administratif, seperti adanya kesalahan dalam proposal pengajuan anggaran yang harus diperbaiki terlebih dahulu.

Meski demikian, Agus memastikan persoalan tersebut tidak berdampak pada penutupan permanen SPPG di Kalbar.

“Sampai saat ini belum ada SPPG di Kalimantan Barat yang tutup permanen. Operasional masih berjalan dan tidak ada instruksi penghentian kegiatan,” tegasnya.

• Pengamat Usul Program MBG Dipangkas Jadi 2 Hari Seminggu

Pernyataan tersebut sekaligus menepis informasi yang menyebut adanya penghentian operasional SPPG di Kalbar. BGN memastikan kendala yang terjadi hanya bersifat administratif dan terkait proses pencairan anggaran yang sedang dalam proses.

Pengamat Usul Program MBG Dipangkas Jadi 2 Hari Seminggu

Pengamat Kebijakan Publik, Zulkarnaen menilai penghentian sementara operasional sejumlah SPPG akibat belum cairnya pembayaran dari BGN menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan Program MBG secara menyeluruh.

Menurutnya, sejak awal program MBG masih minim kajian komprehensif yang mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesiapan anggaran, teknis pelaksanaan, hingga keberlanjutan program di lapangan.

“Sebenarnya secara kebijakan, program MBG ini masih minim kajian yang komprehensif terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Karena itu, persoalan yang muncul saat ini perlu dilihat secara serius dan tidak bisa diselesaikan secara parsial,” kata Zulkarnaen.

Ia menilai persoalan keterlambatan pembayaran kepada SPPG tidak bisa dilepaskan dari kondisi fiskal dan kebutuhan penyesuaian anggaran yang saat ini sedang dilakukan pemerintah pusat, termasuk setelah adanya pergantian pimpinan di BGN.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembaruan data dan pemetaan ulang agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Zulkarnaen bahkan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penyesuaian frekuensi distribusi makanan bergizi apabila kondisi anggaran belum sepenuhnya stabil.

“Kalau melihat kondisi yang ada, akan cukup berat jika program ini terus dijalankan lima hari dalam seminggu. Sebagai alternatif, bisa dipertimbangkan dua hari dalam seminggu sambil dilakukan kajian yang lebih mendalam,” ujarnya.

• BGN Kapuas Hulu Buka Suara Soal Wacana Pengalihan MBG ke Kantin Sekolah

Susunan Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG Bentukan Prabowo