Pengamat Usul Program MBG Dipangkas Jadi 2 Hari Seminggu

Ringkasan Berita:

• Menurutnya, sejak awal program MBG masih minim kajian komprehensif yang mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesiapan anggaran, teknis pelaksanaan, hingga keberlanjutan program di lapangan.
• “Sebenarnya secara kebijakan, program MBG ini masih minim kajian yang komprehensif terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Karena itu, persoalan yang muncul saat ini perlu dilihat secara serius dan tidak bisa diselesaikan secara parsial,” kata Zulkarnaen.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Kebijakan Publik, Zulkarnaen menilai penghentian sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akibat belum cairnya pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh.

Menurutnya, sejak awal program MBG masih minim kajian komprehensif yang mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesiapan anggaran, teknis pelaksanaan, hingga keberlanjutan program di lapangan.

“Sebenarnya secara kebijakan, program MBG ini masih minim kajian yang komprehensif terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Karena itu, persoalan yang muncul saat ini perlu dilihat secara serius dan tidak bisa diselesaikan secara parsial,” kata Zulkarnaen.

Ia menilai persoalan keterlambatan pembayaran kepada SPPG tidak bisa dilepaskan dari kondisi fiskal dan kebutuhan penyesuaian anggaran yang saat ini sedang dilakukan pemerintah pusat, termasuk setelah adanya pergantian pimpinan di BGN.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembaruan data dan pemetaan ulang agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Zulkarnaen bahkan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penyesuaian frekuensi distribusi makanan bergizi apabila kondisi anggaran belum sepenuhnya stabil.

“Kalau melihat kondisi yang ada, akan cukup berat jika program ini terus dijalankan lima hari dalam seminggu. Sebagai alternatif, bisa dipertimbangkan dua hari dalam seminggu sambil dilakukan kajian yang lebih mendalam,” ujarnya.

• BGN Kapuas Hulu Buka Suara Soal Wacana Pengalihan MBG ke Kantin Sekolah

Selain itu, ia menekankan pentingnya pemetaan ulang sekolah penerima manfaat.

Menurutnya, tidak semua sekolah memiliki tingkat kebutuhan yang sama sehingga program perlu lebih difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

“Sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran, pedesaan, dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus menjadi prioritas penerima manfaat. Sementara sekolah yang kondisi sosial ekonomi siswanya relatif baik dapat dievaluasi kembali,” katanya.

Ia menilai langkah tersebut tidak hanya membantu menjaga keberlanjutan program, tetapi juga dapat mengurangi potensi pemborosan.

Pasalnya, di sejumlah sekolah, terutama pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, masih ditemukan makanan yang tidak dikonsumsi karena tidak sesuai dengan selera siswa.

“Revisi terhadap sekolah penerima manfaat juga penting untuk mengatasi makanan yang terbuang. Di beberapa sekolah, terutama tingkat atas, ada makanan yang tidak habis karena kurang sesuai dengan menu yang diinginkan siswa. Ini perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi pemborosan,” jelasnya.

Zulkarnaen berharap evaluasi menyeluruh terhadap skema pendanaan, frekuensi distribusi, dan sasaran penerima manfaat dapat dilakukan sehingga program MBG tetap berjalan dengan baik dan tujuan peningkatan gizi anak-anak Indonesia dapat tercapai secara optimal.

Sejumlah SPPG di Kalbar Terancam Hentikan Program MBG

Dilansir dari Kompas.com, Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Kalbar, Agus Kurniawi, mengatakan masih terdapat beberapa SPPG yang belum memperoleh transfer anggaran sehingga pelaksanaan program di lapangan berpotensi terkendala.