Optimalkan Aset Daerah, Pemprov Kalbar Genjot PAD Lewat Skema Sewa hingga BGS

Ringkasan Berita:

• Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengungkapkan bahwa berbagai skema telah diterapkan untuk memaksimalkan potensi aset daerah agar lebih produktif dan memberikan nilai ekonomi.
• Ia menjelaskan, hingga saat ini Pemprov Kalbar telah melakukan skema sewa terhadap 52 objek aset daerah. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). 

Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal tanpa bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengungkapkan bahwa berbagai skema telah diterapkan untuk memaksimalkan potensi aset daerah agar lebih produktif dan memberikan nilai ekonomi.

“Salah satu upaya yang kita lakukan adalah mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah melalui berbagai skema kerja sama dan pemanfaatan langsung,” ujarnya dalam pemaparan langsung di Ruang Data Analytic Center Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa 28 April 2026. 

Ia menjelaskan, hingga saat ini Pemprov Kalbar telah melakukan skema sewa terhadap 52 objek aset daerah. Selain itu, pemerintah juga mendorong kerja sama dengan pihak ketiga melalui skema Bangun Guna Serah (BGS), yang memungkinkan aset tetap dimanfaatkan tanpa kehilangan kepemilikan.

Tak hanya itu, optimalisasi juga dilakukan melalui pemanfaatan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) pada 347 bidang tanah produktif yang tersebar di berbagai wilayah.

Menurut Norsan, langkah ini menjadi bagian dari strategi pembiayaan kreatif yang terus dikembangkan pemerintah daerah, sekaligus membuka peluang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca juga: Pesan Gubernur Ria Norsan ke ASN Purna Tugas: Kelola Keuangan, Jaga Kesehatan, Tetap Berkarya

“Dengan pemanfaatan aset yang tepat, kita tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi yang lebih luas,” jelasnya.

Pemprov Kalbar juga memastikan bahwa setiap pemanfaatan aset dilakukan secara transparan dan akuntabel, guna menjaga kepercayaan publik serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Upaya optimalisasi BMD ini diharapkan mampu menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat struktur pendapatan daerah, sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Barat. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!