Antisipasi Karhutla, DLH Kalbar Dorong Sinergi hingga Tingkat Masyarakat

Ringkasan Berita:

• Kepala DLH Kalbar,  Adi Yani juga menyampaikan bahwa terkait penanganan karhutla telah  dibahas dalam rapat koordinasi dan apel kesiapsiagaan karhutla yang turut di Pimpin Menteri Polhukam, dan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan, serta BNPB. 
• Dalam kesempatan itu, pemerintah pusat memberikan sejumlah arahan strategis kepada daerah, hingga bantuan untuk penanganan karhutla. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Barat, Adi Yani, menegaskan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalbar.

Sebelumnya,  Kepala DLH Kalbar,  Adi Yani juga menyampaikan bahwa terkait penanganan karhutla telah  dibahas dalam rapat koordinasi dan apel kesiapsiagaan karhutla yang turut di Pimpin Menteri Polhukam, dan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan, serta BNPB. 

Dalam kesempatan itu, pemerintah pusat memberikan sejumlah arahan strategis kepada daerah, hingga bantuan untuk penanganan karhutla. 

“Dalam rakor tersebut, ada beberapa pesan yang disampaikan Menteri LHK, di antaranya mengaktifkan kembali sarana dan prasarana untuk mengantisipasi karhutla,” ujarnya.

Selain itu, pendekatan persuasif juga dinilai penting, khususnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Adi Yani menjelaskan, sebelumnya pemerintah memiliki perangkat pendukung seperti alat pengukur tinggi muka air tanah di lahan gambut. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi potensi kekeringan lebih awal.

Baca juga: Harga Pangan di Kalbar Naik Akibat Suplai Terbatas, Pemprov Lakukan Langkah Antisipatif

“Jika saat musim kemarau tinggi muka air tanah rendah, maka kita bisa segera melakukan langkah antisipasi seperti penyiraman atau pembasahan di areal gambut,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga masyarakat di tingkat bawah, seperti kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Masyarakat Peduli Gambut.

“Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting. Termasuk dengan instansi terkait dan juga perusahaan. Jika kebakaran terjadi di area perusahaan seperti HTI, HPH, atau perkebunan sawit, maka harus ada langkah hukum yang tegas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Adi Yani mengungkapkan bahwa Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah prioritas nasional dalam penanganan karhutla. Sejumlah wilayah yang masuk kategori rawan antara lain Ketapang, Kubu Raya, Mempawah, Sintang, dan Sanggau.

Kondisi ini diperparah dengan fenomena El Nino yang menyebabkan berkurangnya curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan, khususnya di wilayah Ketapang dan Mempawah.

“Ini menjadi perhatian serius dan prioritas dalam upaya antisipasi karhutla,” katanya.

Sebagai langkah pencegahan, pemerintah provinsi juga secara rutin mengeluarkan surat edaran dan imbauan kepada pelaku usaha, masyarakat, serta instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kami mengimbau semua pihak untuk tetap waspada dan tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apapun agar karhutla di Kalbar dapat dicegah,” pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!