Komnas HAM Kalbar Gelar FGD, Wujudkan Pembangunan Berkeadilan Berbasis HAM

Ringkasan Berita:

1. Komnas HAM Kalimantan Barat menggelar diskusi lintas sektor untuk memperkuat komitmen pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan menempatkan manusia sebagai fokus utama kebijakan.
2. Isu seperti konflik sosial, perlindungan masyarakat adat, keterbatasan pendidikan dan layanan kesehatan, serta masalah lingkungan menjadi perhatian penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat melalui Sekretariatnya menggelar Focus Group Discussion bertajuk Sinergi dan Refleksi Membangun Kalimantan Barat yang Berkeadilan melalui Implementasi HAM di Harris Hotel Pontianak yang dilangsungkan di Pontianak, 31 Maret 2026.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong pembangunan daerah yang berpihak pada nilai nilai hak asasi manusia.

Baca juga: Perkuat Implementasi HAM, Kanwil Kemenkum Kalbar Ikuti FGD Komnas HAM di Pontianak

Forum diskusi tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah lembaga negara dan lembaga independen organisasi masyarakat sipil hingga mahasiswa dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat. 

Pertemuan ini dirancang sebagai ruang dialog yang konstruktif untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kepala Sekretariat Komnas HAM Kalimantan Barat Nelly Yusnita menegaskan bahwa pembangunan berbasis HAM harus terus diperkuat dengan menempatkan manusia sebagai fokus utama dalam setiap kebijakan.

Menurutnya pendekatan ini penting mengingat kondisi Kalimantan Barat yang memiliki keragaman sosial geografis dan budaya yang memerlukan perhatian khusus dalam proses pembangunan.

Baca juga: LDII Kalbar Bersama Korban TPPO Kunjungi Komnas HAM

Dalam sesi pemaparan materi Dr Purwanto SH MHum FCBArb FIIArb mengangkat sejumlah isu HAM yang masih menjadi tantangan di daerah seperti konflik sosial perlindungan masyarakat adat keterbatasan akses pendidikan di wilayah pedalaman layanan kesehatan di kawasan perbatasan serta persoalan lingkungan hidup.

Ia menekankan pentingnya pembangunan yang mampu memberikan keadilan sosial terutama bagi kelompok rentan.

Sementara itu Irwan Lahnisafitra ST MT dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat memaparkan perkembangan pembangunan yang menunjukkan tren positif meskipun masih dihadapkan pada tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pendidikan.

Ia juga memperkenalkan inovasi program Desa SAKTI Desa Bebas Angka Tidak Sekolah yang mendorong akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah melalui pendekatan terpadu.

Melalui forum ini Komnas HAM Kalimantan Barat kembali menegaskan perannya dalam pemajuan dan penegakan HAM melalui fungsi edukasi pengkajian pemantauan dan mediasi.

FGD ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor agar pembangunan di Kalimantan Barat semakin inklusif berkelanjutan dan mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!