DLHK Kalbar Tingkatkan Kapasitas Masyarakat Hadapi Perubahan Iklim

Ringkasan Berita:

• Kepala DLHK Provinsi Kalbar, Adi Yani mengungkapkan bahwa masih ada keterbatasan pemahaman teknis masyarakat dalam mendokumentasikan aksi lingkungan.
• Adi Yani mengatakan, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan ini menjadi langkah awal penting untuk mentransformasi aksi-aksi lokal masyarakat agar terdata, legal, dan diakui secara nasional.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat memperkuat peran masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim melalui Workshop Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi dalam rangka pengusulan Program Kampung Iklim (Proklim) di Kalbar.

Kepala DLHK Provinsi Kalbar, Adi Yani mengungkapkan bahwa masih ada keterbatasan pemahaman teknis masyarakat dalam mendokumentasikan aksi lingkungan.

“Banyak masyarakat di tingkat tapak telah melakukan aksi lingkungan seperti menjaga hutan tembawang atau pertanian tanpa bakar, namun belum memiliki pemahaman teknis untuk mendokumentasikannya sesuai standar nasional,” ujarnya di Hotel Ibis Pontianak, Selasa 20 Januari 2026.

Adi Yani mengatakan, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan ini menjadi langkah awal penting untuk mentransformasi aksi-aksi lokal masyarakat agar terdata, legal, dan diakui secara nasional.

“Kita ingin mewujudkan desa-desa di Kalimantan Barat yang tangguh terhadap perubahan iklim,” ungkapnya.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi masyarakat tidak hanya soal pemahaman perubahan iklim tetapi juga kelembagaan dan digitalisasi dalam mendukung aksi mitigasi dan adaptasi.

“Dari kelembagaan diperlukan kelompok masyarakat yang terorganisasi, punya legal standing seperti surat keputusan pembentukan organisasi dari desa atau kelurahan yang memudahkan untuk mengakses pendanaan dan pengakuan administrasi dari pusat,” jelasnya.

Dari sisi digitalisasi, Adi Yani menyebut pemerintah pusat telah menyiapkan Sistem Registri Nasional (SRN) untuk merekam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan masyarakat.

Baca juga: Memperkuat Tata Kelola Risiko Banjir Berbasis Bukti untuk Kota Pontianak yang Lebih Tangguh

Ia mengatakan, Kalbar memiliki karakteristik wilayah yang cukup unik karena terdiri dari kawasan pesisir, pedalaman, perbatasan, serta pulau-pulau kecil.

“Empat karakter wilayah ini layak kita dorong bersama untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ucapnya.

Ia berharap Program Kampung Iklim dapat mendorong peningkatan status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) sekaligus berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Juga kita harapkan bisa sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Workshop yang digelar selama tiga hari tersebut menjadi wadah peningkatan kesadaran teknis, khususnya dalam memahami perbedaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Juga ingin mendorong terbentuknya kelompok masyarakat yang terorganisir dan memiliki payung hukum sebagai syarat administrasi sekaligus memetakan aksi-aksi lingkungan yang sudah dilakukan masyarakat untuk didokumentasikan secara formal,” paparnya.

Sejumlah pemateri dihadirkan dalam workshop ini, di antaranya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar yang memaparkan mitigasi bencana, kesiapsiagaan masyarakat, pemetaan kerentanan wilayah, hingga sistem peringatan dini.

Pemateri dari Kementerian Lingkungan Hidup juga menjelaskan arah kebijakan nasional terkait Proklim sebagai gerakan nasional berbasis masyarakat.

Selain itu, perwakilan komunitas dan desa turut berbagi praktik baik dalam mendokumentasikan aksi-aksi lingkungan yang telah dilakukan di wilayah masing-masing.

Peserta workshop terdiri dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota serta masyarakat yang dipersiapkan untuk menjalankan Program Kampung Iklim.

Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura sekaligus anggota Kelompok Kerja REDD+ Kalbar, Prof. Gusti Hardiansyah, mengatakan perubahan iklim merupakan dampak dari aktivitas manusia yang tidak bisa dihindari.

“Ada dua hal, ekonomi dan ekologi dan selama ini yang kita fokuskan soal ekonominya, sementara ekologinya kurang diperhatikan sehingga berdampak pada perubahan iklim,” jelasnya.

Ia berharap melalui penguatan Desa Proklim, masyarakat dapat berkontribusi nyata dalam mengatasi perubahan iklim dengan aksi yang terdokumentasi secara sistematis.

“Harapannya dari aksi yang dilakukan masyarakat dan terdokumentasikan dengan baik, ada dukungan pendanaan dari dunia internasional untuk mendukung aksi yang dilakukan,” tukasnya.

Sementara itu, Koko Wijanarka dari Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan ketahanan iklim merupakan kemampuan wilayah dan masyarakat dalam mengantisipasi, mempersiapkan, serta merespons dampak perubahan iklim.

“Proklim itu adalah aksi yang dilakukan berbasis komunitas untuk memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim. Kunci dari proklim salah satunya adalah kolaborasi,” jelasnya.

Namun, ia menegaskan aksi-aksi Proklim harus terdata dan terdokumentasi agar dapat diketahui dan memperoleh dukungan.

“Kita ingin mendata lokasi yang sudah ada atau sudah berjalan, misal di masyarakat sudah melaksanakan proklim, mengolah sampah, biogas dan lainnya, tapi belum teregistrasi, aksi-aksi ini yang ingin di formalkan dan di register dalam sistem yang ada,” ucapnya.

Workshop ini merupakan bagian dari program “Penguatan dan Perluasan Dukungan Untuk Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Barat” yang didanai melalui skema Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF). (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!