‎Bukan Solar Langka, Nelayan Ketapang Sebut Rekomendasi BBM Subsidi Lambat Terbit

Ringkasan Berita:

• ‎Kondisi tersebut bahkan memicu anggapan di tengah masyarakat terkait terjadinya kelangkaan BBM subsidi jenis solar di wilayah pesisir Ketapang.
• ‎‎Salah seorang nelayan di Kecamatan Delta Pawan, Herul, mengaku hingga awal Mei 2026 dirinya belum mendapatkan jatah solar subsidi karena surat rekomendasi dari DKP Kabupaten Ketapang belum juga terbit.
• ‎Menurutnya, tanpa ada surat rekomendasi tersebut, pihak Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) tidak bisa memberikan BBM.  

‎TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Lambannya penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Ketapang dikeluhkan para nelayan di Kecamatan Delta Pawan karena berdampak pada aktivitas melaut mereka.
‎
‎Kondisi tersebut bahkan memicu anggapan di tengah masyarakat terkait terjadinya kelangkaan BBM subsidi jenis solar di wilayah pesisir Ketapang.
‎
‎Salah seorang nelayan di Kecamatan Delta Pawan, Herul, mengaku hingga awal Mei 2026 dirinya belum mendapatkan jatah solar subsidi karena surat rekomendasi dari DKP Kabupaten Ketapang belum juga terbit.
‎
‎Menurutnya, tanpa ada surat rekomendasi tersebut, pihak Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) tidak bisa memberikan BBM.  
‎
‎"Kami melaut minimal seminggu butuh dua drum minyak. Ini sudah awal bulan tapi belum dapat jatah karena rekomendasi belum keluar. SPDN tidak mau kasih kalau tidak ada itu," ujar Herul, saat dikonfirmasi, Kamis 7 Mei 2026. 
‎
‎Keluhan serupa disampaikan Herman, nelayan lainnya di wilayah tersebut, ia menilai isu kelangkaan BBM subsidi yang ramai dibicarakan belakangan ini kurang tepat, sebab stok solar di SPDN masih tersedia bagi nelayan yang sudah memiliki rekomendasi resmi.

Baca juga: ‎Sebanyak 12 CJH Ketapang Ikuti Pembekalan Menjelang Keberangkatan Haji

‎Ia menjelaskan, nelayan biasanya mengambil solar menggunakan jeriken yang diangkut dengan sepeda motor karena dinilai lebih praktis dibanding membawa kapal langsung ke lokasi SPDN.
‎
‎"Untuk kami yang punya rekomendasi, tidak ada masalah. Biasanya kami angkut pakai jeriken menggunakan motor karena kalau kapalnya langsung ke SPDN sering kemalaman," jelas Herman. 
‎
‎Para nelayan berharap Pemerintah Kabupaten Ketapang, khususnya DKP, dapat mempercepat proses pengurusan administrasi agar aktivitas melaut tidak terganggu.
‎
‎"Kami berharap diberi bantuan dan kemudahan dalam pengurusan izin, karena banyak dari kami yang kurang paham prosedurnya. Kami hanya ingin penyaluran BBM ini tetap tepat sasaran agar kami bisa terus melaut," pungkas Herman. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!