Helmi Minta Desa dan Kelurahan Serius Perbaharui Data Kemiskinan

“Data adalah kunci, sehingga tanpa data yang akurat, kebijakan yang kita buat ibarat berjalan dalam kegelapan,” ujar Helmi. 

Tayang:
Penulis: Agus Pujianto | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Chris Hamonangan Pery Pardede
RAPAT KOORDINASI - Staf Ahli Bupati Sintang Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan, Helmi mewakili Bupati Sintang membuka Rapat Koordinasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation (SIKS-NG) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kabupaten Sintang di Gedung Pancasila pada Kamis, 7 Mei 2026. 

Ringkasan Berita:
  • Dalam sambutannya, Helmi menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah, khususnya dalam penanganan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial. 
  • Ia menjelaskan, selama ini pemerintah kerap dihadapkan pada persoalan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, program kemiskinan yang tumpang tindih, hingga masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Staf Ahli Bupati Sintang Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan, Helmi mewakili Bupati Sintang membuka Rapat Koordinasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation (SIKS-NG) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kabupaten Sintang di Gedung Pancasila pada Kamis 7 Mei 2026. 

Rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang tersebut diikuti lurah, kepala desa, dan operator SIKS-NG se-Kabupaten Sintang

Turut hadir Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Ulidal Muhtar beserta jajaran dan tamu undangan lainnya. 

Dalam sambutannya, Helmi menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah, khususnya dalam penanganan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial. 

“Data adalah kunci, sehingga tanpa data yang akurat, kebijakan yang kita buat ibarat berjalan dalam kegelapan,” ujar Helmi. 

Ia menjelaskan, selama ini pemerintah kerap dihadapkan pada persoalan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, program kemiskinan yang tumpang tindih, hingga masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan. 

Pemkab Sintang Matangkan Persiapan Hari Jadi ke-664 Kota Sintang

“Hal ini terjadi bukan karena kita tidak bekerja, melainkan karena data yang kita gunakan belum terintegrasi dengan baik,” terang Helmi. 

Menurutnya, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation merupakan aplikasi untuk menginput dan memperbaharui data kemiskinan di setiap desa dan kelurahan secara terpadu dan efisien. 

“Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation merupakan aplikasi untuk menginput dan memperbaharui data kemiskinan di setiap desa dan kelurahan yang dirancang sebagai alat yang efisien dan terpadu dalam manajemen informasi kemiskinan. Dengan fokus pada keakuratan dan ketepatan, aplikasi ini bertujuan menyediakan sarana yang efektif bagi pihak terkait dalam mengumpulkan dan memperbaharui data kemiskinan di tingkat lokal, sehingga dapat mendukung perencanaan dan implementasi program bantuan yang lebih tepat sasaran,” jelas Helmi. 

Helmi berharap seluruh operator SIKS-NG dapat mengikuti kegiatan dengan serius agar mampu memahami tata cara pemutakhiran data secara benar sehingga menghasilkan data yang terpercaya dan terpadu. 

“Saya berharap kepada seluruh Operator SIKS-NG untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Pastikan Bapak dan Ibu paham tata cara pemutakhiran data sehingga DTSEN di Kabupaten Sintang menjadi data yang terpercaya dan terpadu. Dengan pengelolaan data yang terpadu dan akurat, kita optimis mampu mempercepat penanganan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sintang,” katanya. 

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengelolaan data sosial dan ekonomi tersebut. 

“Saya memberikan penegasan beberapa hal kepada seluruh jajaran, terutama para kepala desa, lurah dan operator SIKS-NG di Kabupaten Sintang tentang komitmen sinergi lintas sektor. Pengelolaan data ini tidak bisa dikerjakan oleh Dinas Sosial saja, ini memerlukan sinergi, kolaborasi dan komitmen seluruh perangkat daerah mulai dari kabupaten, kecamatan hingga pemerintahan desa,” pesan Helmi. 

Selain itu, Helmi menekankan pentingnya validitas data sebagai dasar utama penentuan sasaran program bantuan dan subsidi pemerintah. 

“Saya juga menekankan pada validitas data. Data yang valid adalah basis utama dalam menentukan sasaran program bantuan dan subsidi. Tidak boleh lagi ada data fiktif atau data yang tidak dimutakhirkan melalui musyawarah desa, musyawarah kelurahan atau Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM). Data harus real time dan mencerminkan kondisi lapangan,” tegas Helmi. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved