Dampak BBM Mahal: Industri di Kalbar Kian Tertekan, Pekerja Terancam PHK

Ringkasan Berita:

1. Kenaikan BBM non-subsidi meningkatkan biaya operasional industri, terutama di sektor manufaktur, logistik, dan transportasi, sehingga menekan margin keuntungan perusahaan di Kalimantan Barat.
2. Dampaknya berpotensi memicu PHK dan penurunan daya beli masyarakat, karena perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja, sementara harga barang ikut naik dan turut membebani pekerja, termasuk sektor informal.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai berdampak signifikan terhadap biaya operasional industri di Kalimantan Barat.

Pengamat ekonomi Kalimantan Barat sekaligus Dosen Senior Universitas Tanjungpura dan Wakil Ketua Umum Koordinator Pulau Kalimantan Pengurus Pusat Ikatan Cendekia Tionghoa Indonesia, Andy Kurniawan Bong, menyebut penyesuaian harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, termasuk per 18 April 2026, berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kenaikan harga BBM non-subsidi secara berkala memberikan dampak signifikan terhadap biaya operasional industri di Kalimantan Barat, yang berpotensi memicu gelombang PHK,” ujarnya kepada tribunpontianak.co.id, Minggu, 19 April 2026.

Baca juga: APINDO Pontianak Soroti Dampak Global, Kenaikan BBM Non Subsidi Tekan Daya Beli

Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM non-subsidi mengikuti mekanisme pasar internasional yang secara langsung meningkatkan biaya produksi, terutama di sektor manufaktur, logistik, dan transportasi.

Menurutnya, perusahaan yang menggunakan BBM non-subsidi dalam jumlah besar akan mengalami tekanan pada margin keuntungan.

Kondisi ini sering kali memaksa perusahaan melakukan langkah efisiensi.

Ia menambahkan, sektor yang paling rentan terdampak di Kalbar meliputi perkebunan, pertambangan, serta industri pengolahan seperti tekstil, garmen, dan plastik.

“Jika beban biaya operasional tidak mampu ditutup dengan kenaikan harga produk, perusahaan cenderung melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai langkah terpaksa. Selain itu, ada juga opsi merumahkan karyawan atau menyesuaikan jam kerja sebagai tahap awal efisiensi,” paparnya.

Baca juga: Meroket! Harga Gas LPG Naik 20-30 Ribu Pertabung di Pontianak Setelah Kenaikan Harga BBM Pertamina

Andy juga mengungkapkan bahwa Kalimantan Barat sempat mencatat angka PHK yang cukup tinggi, bahkan tertinggi di Kalimantan pada pertengahan 2025, dengan total 1.869 kasus.

Ia menambahkan, meskipun harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak mengalami kenaikan dan tetap di kisaran Rp10.000 hingga 2026, fluktuasi harga BBM non-subsidi yang tinggi seperti Dexlite yang mencapai Rp24.150 per liter per April 2026 turut memperparah kondisi keuangan perusahaan.

Lebih lanjut, kenaikan BBM juga berdampak pada pekerja informal.

“Kenaikan BBM berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang pokok. Hal ini juga menghantam pekerja informal dan sektor logistik di Kalbar,” tambahnya.

Ia menyimpulkan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi salah satu faktor pendorong efisiensi perusahaan.

“Kenaikan harga BBM non-subsidi bertindak sebagai pemicu dalam efisiensi perusahaan. Di Kalbar, di mana kasus PHK sudah tinggi, kenaikan komponen energi ini meningkatkan risiko berlanjutnya PHK atau rasionalisasi karyawan, terutama di sektor usaha yang padat energi dan logistik,” pungkasnya.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!