Sekda Mempawah Hadiri Rakornas Pengelolaan Sampah, Tegaskan Komitmen Dukung Transformasi Nasional

Ringkasan Berita:

• Rakornas ini menjadi momentum konsolidasi nasional untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir melalui visi besar "Kolaborasi untuk Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI)".
• Dalam arahannya, Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa persoalan sampah di Indonesia telah memasuki tahap darurat dan membutuhkan perubahan paradigma secara menyeluruh.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) di Balai Kartini, 25-26 Februari 2026.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan darurat sampah nasional, sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026.

Rakornas ini menjadi momentum konsolidasi nasional untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir melalui visi besar "Kolaborasi untuk Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI)".

Kegiatan tersebut dihadiri para pemangku kepentingan sektor lingkungan hidup dari seluruh Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah.

• Belum Ada Laporan Jamaah Umrah Tertahan, Kakan Kemenhaj Mempawah Imbau Tetap Tenang

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam arahannya, Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa persoalan sampah di Indonesia telah memasuki tahap darurat dan membutuhkan perubahan paradigma secara menyeluruh.

Hingga akhir 2025, capaian pengelolaan sampah nasional baru mencapai 25 persen atau sekitar 36.684 ton per hari.

Sementara itu, 75 persen lainnya atau sekitar 105.483 ton per hari belum tertangani secara memadai dan masih berpotensi mencemari lingkungan.

"Perubahan harus dimulai dari hulu. Paradigma lama kumpul angkut buang harus ditinggalkan. Pengurangan dari sumber melalui 3R dan ekonomi sirkular adalah kunci untuk menuntaskan persoalan ini," tegas Hanif di hadapan seluruh kepala daerah dan perwakilan pemerintah daerah.

KLH/BPLH juga menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir, dengan fokus pada pengurangan sampah di sumbernya, perubahan perilaku masyarakat, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu meminimalkan volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir (TPA) sekaligus menghentikan praktik open dumping.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah Ismail yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah, Raja Fajar, serta Kepala Bidang Kebersihan Dishub LH, Arif Wahyudi, menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk mendukung kebijakan nasional dalam pengelolaan sampah.

"Pemerintah Kabupaten Mempawah akan memperkuat regulasi, mendorong optimalisasi TPS3R, serta mengintensifkan edukasi kepada masyarakat agar budaya memilah dan mengurangi sampah dari sumbernya semakin masif," ujar Ismail.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

"Arahan pemerintah pusat menjadi pedoman bagi kami untuk mempercepat langkah konkret di daerah, sehingga pengelolaan sampah di Kabupaten Mempawah semakin efektif dan berwawasan lingkungan," tutupnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!