‎Evaluasi UCJ Digelar, Pemkab Kayong Utara Perkuat Sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara bersama BPJS Ketenagakerjaan Ketapang – Kayong Utara menggelar Evaluasi Universal Coverage Jamsostek

Tayang:
Penulis: Faisal Ilham Muzaqi | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Faisal Ilham Muzaqi
RAPAT EVALUASI - Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara, Erwin Sudrajat (tengah), memimpin rapat Evaluasi Universal Coverage Jamsostek (UCJ) bersama BPJS Ketenagakerjaan dan perangkat daerah terkait di Ruang Rapat Bupati, Sukadana, Kayong Utara, Kalimantan Barat, Selasa 16 Desember 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Erwin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun informal di Kabupaten Kayong Utara.
  • ‎Pembahasan dalam evaluasi UCJ ini difokuskan pada optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal, seperti pekerja perusahaan dan vendor, serta pekerja sektor informal yang meliputi pekerja ekosistem desa, pekerja rentan, Koperasi Merah Putih, hingga pelaku usaha mikro dan UMKM.

‎TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONGUTARA - Pemerintah Kabupaten Kayong Utara bersama BPJS Ketenagakerjaan Ketapang – Kayong Utara menggelar Evaluasi Universal Coverage Jamsostek (UCJ) guna mendorong perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

‎Kegiatan tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kayong Utara, Erwin Sudrajat di Ruang Rapat Bupati, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Selasa 16 Desember 2025.

‎Dalam kesempatan tersebut, Erwin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun informal di Kabupaten Kayong Utara.

‎"Kami berkomitmen untuk mendukung perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan. Memang tidak mudah, tetapi data menunjukkan masih banyak potensi yang bisa kita dorong melalui langkah-langkah konkret ke depan," ujarnya. 

‎Pembahasan dalam evaluasi UCJ ini difokuskan pada optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal, seperti pekerja perusahaan dan vendor, serta pekerja sektor informal yang meliputi pekerja ekosistem desa, pekerja rentan, Koperasi Merah Putih, hingga pelaku usaha mikro dan UMKM.

‎Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada sektor jasa konstruksi yang memiliki tingkat risiko kerja cukup tinggi. Pemerintah daerah telah mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di sektor ini melalui surat edaran dan regulasi yang berlaku.

‎"Iurannya tidak besar, tetapi manfaatnya sangat signifikan. Ini seharusnya didukung penuh, karena perlindungan ini menyangkut keselamatan dan masa depan para pekerja," tegas Erwin. 

‎Ia menambahkan, meskipun secara regulasi kewajiban kepesertaan berada pada pemberi kerja, pemerintah daerah tetap berperan aktif mendorong kepatuhan.

‎Ke depan, Pemkab Kayong Utara akan memfokuskan perluasan kepesertaan pada perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengurus RT dan RW.

Baca juga: Bupati Kayong Utara Lantik Ketua TP PKK Kecamatan, Tegaskan Peran Strategis PKK

‎"PNS dan PPPK sudah tercover dalam program Taspen. Sehingga fokus ke depan Pemda antara lain adalah meningkatkan kepesertaan perangkat desa, anggota BPD, dan pengurus RT/RW dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Juga non-ASN jika masih ada," jelas Erwin.

‎Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Ketapang - Kayong Utara, Zeid Eriza Putra, menekankan pentingnya sinergi dan dukungan pemerintah daerah dalam mewujudkan Universal Coverage Jamsostek di Kabupaten Kayong Utara.

‎"Kami mohon dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, baik bagi pekerja formal maupun informal, agar Universal Coverage Jamsostek dapat tercapai secara optimal," ujarnya.

‎Dalam evaluasi tersebut juga dibahas perluasan kepesertaan, khususnya di sektor jasa konstruksi, serta dorongan peran perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

‎Selain itu, dibahas pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan sebagai bentuk kehadiran negara bagi kelompok dengan keterbatasan kemampuan ekonomi.

‎Melalui sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan, Pemkab Kayong Utara berharap perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan lebih optimal.

‎Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

Update Jadwal & Skor
Grup I - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 02:00 WIB
France
Prancis
3 - 1
Senegal
Senegal
Grup I - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 05:00 WIB
Iraq
Irak
1 - 4
Norway
Norwegia
Grup J - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 08:00 WIB
Argentina
Argentina
3 - 0
Algeria
Aljazair
Grup J - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 11:00 WIB
Austria
Austria
Live
Jordan
Yordania
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga
Memuat video…
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved