TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Meski pemerintah telah merancang perubahan besar dalam sistem layanan BPJS Kesehatan, besaran iuran pada Mei 2025 masih mengacu pada sistem kelas 1, 2, dan 3.

 Rencana penerapan sistem baru bernama Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan menghapus pembagian kelas peserta BPJS memang sudah disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024, namun implementasinya baru akan berlaku penuh mulai Juli 2025.

Perubahan ini merupakan bagian dari revisi atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 

Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam sistem KRIS, tidak akan ada lagi pengelompokan berdasarkan kelas 1, 2, atau 3 seperti yang selama ini berlaku. 

Sebagai gantinya, semua peserta akan mendapatkan layanan rawat inap dengan standar yang sama di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. 

Penyederhanaan ini diharapkan dapat menurunkan kesenjangan pelayanan dan menjamin kesetaraan akses terhadap fasilitas medis yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun demikian, hingga Mei 2025 ini, iuran BPJS Kesehatan masih berlaku berdasarkan skema lama, yakni:

• Investasi di Aplikasi Ajaib Peluang Keuntungan Besar, Treding Jadi Lebih Gampang Raih Penghasilan

Kelas 1: Rp150.000 per bulan

Kelas 2: Rp100.000 per bulan

Kelas 3: Rp42.000 per bulan (dengan subsidi pemerintah sebesar Rp7.000, sehingga peserta cukup membayar Rp35.000)

Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI): Iuran sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah

Meski iuran untuk sistem KRIS belum diumumkan secara resmi, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Ali Ghufron Mukti, telah memberikan sinyal bahwa penyesuaian iuran akan tetap mempertimbangkan asas keadilan sosial. 

Menurutnya, menyamaratakan iuran antara peserta dengan kemampuan ekonomi tinggi dan rendah dapat memicu ketimpangan dan tidak sesuai dengan semangat gotong royong yang menjadi fondasi utama program JKN.

Untuk itu, pemerintah masih melakukan kajian mendalam sebelum mengumumkan besaran iuran yang berlaku dalam sistem KRIS. Penentuan iuran ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari keberlanjutan keuangan BPJS, kemampuan masyarakat, hingga peningkatan kualitas layanan kesehatan.