TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan mengatakan bagaimana kondisi geografis yang luas rasanya sulit untuk tidak menemukan permasalahan terlebih kepada pertanahan.

“Tidak ada masalah rasanya impossible. Kita itu ada 174 kecamatan, 99 kelurahan 2,046 desa dan 1.157 desa diantaranya ini berada di kawasan sekitar hutan. Jadi, sesungguhnya banyak perkebunan yang menggarap di luar Hak Guna Usaha (HGU),” katanya saat rapat bersama Anggota Komisi II DPR RI, di Aula Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, 7 Mei 2025.

Krisantus juga meminta kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk membantu pemerintah provinsi Kalimantan Barat bersama Kabupaten/kota, kami ingin meng enklave desa-desa yang ada di kawasan tersebut.

“Banyak sekali desa-desa kami yang berada di kawasan HGU, ini sangat menyulitkan dan kasihan masyarakat, padahal mereka menghuni kawasan tersebut jauh lebih dulu dari pada penetapan HGU. Banyak desa-desa kami yang berada di kawasan hutan lindung, kami mohon sekali kepada Komisi II DPR RI untuk membantu, karena secara ekonomi akan merugikan masyarakat desa kami,” jelasnya.

Baca juga: Wali Kota Pontianak Hadiri Munas VII APEKSI, Harap Rumusan Solusi Masalah Perkotaan

Untuk itu, dirinya meminta agar data perlu kita sinkronkan kembali. Baik dari ATR/BPN dan data dari Kabupaten/Kota.

“Ini agar bisa kelihatan permasalahan yang sesungguhnya. Konflik agraria yang terjadi di Kalimantan Barat ini yang terbesar adalah investasi perkebunan maupun pertambangan. Kami ingin ini bisa kita selesaikan secara bersama,” pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!