TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Ani Sofian mengaku setuju dengan keputusan Presiden Jokowi melarang Kementerian dan pemerintah daerah (Pemda) membuat aplikasi baru.

Menurut Jokowi banyak aplikasi yang tak terpakai dan terkesan hanya sekedar untuk kepentingan proyek, bahkan menghabiskan anggaran negara hingga triliunan rupiah.

Jokowi menduga alasannya karena setiap ganti pejabat seperti Menteri, Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota maka aplikasi yang digunakan pun berganti.

"Pernyataan Presiden pasti didukung dengan data yang valid, saya tentu sangat setuju," ujar Ani Sofian saat dihubungi TribunPontianak.co.id, Senin 27 Mei 2024 siang.

"Karena banyak sekali inovasi pembuatan aplikasi yang sudah dibuat ASN dalam proyek perubahan ketika mereka mengikuti pendidikan kepemimpinan baik tingkat pengawas (eselon 4) dan tingkat administrator (eselon 3), semuanya dalam rangka mempermudah pekerjaan yang akan dilakukan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing," sebutnya.

"Aplikasi yang dibuat harus disambungkan dengan internet, harus ada komputer (sejenisnya), meja kerja, kursi, dll untuk menggunakan aplikasi tersebut, dapat kita bayangkan baru inovasi ASN yang mengikuti pendidikan kepemimpinan belum yang lain-lain lagi," tandasnya.

• Top 3 Pontianak Hari Ini: Belasan Remaja di Ponsel Diamankan, Wapres RI Direncanakan ke Kalbar

Senada, Pj Gubernur Kalbar Harisson mengaku setuju dengan adanya pernyataan tersebut dan mendukung.

"Tentu kita mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah bahwa kita tidak lagi membuat aplikasi-aplikasi itu," katanya kepada tribunpontianak.co.id saat diwawancarai di Hotel Mercure Pontianak, Senin 27 Mei 2024.

Selain mendukung, Harisson juga menyebut akan berupaya untuk dapat menggabungkan dan mengkoordinasikan untuk membuat jembatan bridging atar satu aplikasi dengan aplikasi yang lain.

"Pemerintah daerah ini sebenarnya memang sudah banyak aplikasi-aplikasi hanya tinggal membangun agar aplikasi ini saling terhubung agar dapat dimanfaatkan secara masif," katanya.

Harisson juga menjelaskan bagaimana sejumlah aplikasi yang ada di Kalimantan Barat merupakan salah satu permintaan inovasi dan terobosan oleh perangkat daerah dalam memberikan kemudahan dan mempercepat pelayanan.

"Kita mendukung dan tidak akan buat lagi hanya bagaimana caranya sehingga bisa terhubung satu sama lain," pungkasnya.

(*)

Informasi Terkini Tribun Pontianak Kunjungi Saluran WhatsApp

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini disini