Pemkab Sambas Dampingi Monev BNPP di Kawasan Perbatasan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Pemerintah Kabupaten Sambas menyambut kunjungan kerja monitoring dan evaluasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di kawasan perbatasan, Kamis 18 Januari 2024.

Monev BNPP yang digelar 17-18 Januari 2024 terkait pelaksanaan kegiatan sesuai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2021 pada kawasan perbatasan BNPP.

Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP, Inspektur Jendral (Irjen) Polisi Makhruzi Rahman memimpin kunjungan lapangan setelah sehari sebelumnya pada 17 Januari 2024 menyambangi Terminal Barang Internasional (TBI) Aruk.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Fery Madagaskar bilang, Pemkab mendampingi kunker BNPP yang mengunjungi beberapa tempat lokasi pengembangan kawasan perbatasan negara lainnya di Temajuk, Kecamatan Paloh, Kalbar.

"Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP, Inspektur Jendral (Irjen) Polisi Makhruzi Rahman berkunjung ke Kabupaten Sambas dalam rangka meninjau perkembangan pembangunan wilayah perbatasan Aruk," ucapnya.

• Badan Jalan Nasional Amblas, Camat Sajingan Besar Imbau Pengendara Cari Alternatif Lain

Selain itu, Sekda Sambas menjelaskan, BNPP juga melihat potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk menumbuh kembangkan ekonomi di wilayah perbatasan.

Sementara itu, Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Inspektur Jendral (Irjen) Polisi Makhruzi Rahman mengatakan, pihaknya melihat bahwa ada pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2021 itu belum selesai.

"Sehingga kita memberikan support atau pengawasan supaya pembangunan itu bisa berjalan lancar sehingga masyarakat bisa bekerja untuk membantu atau mengembangkan diposisi perbatasan khususnya wilayah Republik Indonesia dan Malaysia," ungkapnya.

Lebih Jauh Makhruzi menambahkan dalam kunjungan tersebut juga untuk melihat potensi-potensi apa saja yang harus dikembangkan sehingga ekonomi di wilayah perbatasan bisa terwujud, serta masyarakat bisa mandiri.

“Langkah-langkah yang kita kerjakan yaitu pertama kita melihat pembangunan-pembangunan yang belum terselesaikan sesuai Inpres nomor 1 itu. kemudian kita juga melihat potensi-potensi apa lagi yang harus dikembangkan sehingga ekonomi di wilayah perbatasan itu bisa terwujud, masyarakatnya bisa mandiri, memberikan kedaulatan negara Indonesia bisa terjaga," terangnya. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini