TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sambas melakukan konsultasi ke Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ) Provinsi Kalimantan Barat, Jumat 25 Agustus 2023.

Konsultasi tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sambas, H Abu Bakar bersama Wakil Ketua I Ferdinan dan Wakil Ketua III Suriadi SH.

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPRD Sambas diikuti Badan Keuangan Daerah Sambas dan BAPPEDA Sambas. Rombongan Wakil Rakyat Kabupaten Sambas itu disambut Kepala Bidang Retribusi Bapenda Kalbar, Nisamuddin dan jajarannya.

"Konsultasi badan anggaran ke Bapenda Kalbar, dalam rangka persiapan DPRD Sambas membahas RAPBD 2024, KUPA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2023 dimana kami memerlukan upaya dan langkah-langkah dalam mensinergikan target capaian sektor pendapatan daerah nantinya," ujar Ketua DPRD Abu Bakar.

Dikatakan Abu Bakar, sektor pendapatan daerah perlu digenjot agar perencanaan dan upaya pencapaian targetnya dapat terealisasi dengan baik.

Baca juga: Sambas Lepas 75 Kafilah Ikuti MTQ Kalbar 2023 di Sanggau

Abu Bakar meminta DPRD Sambas mendukung OPD dalam pencapaian target pendapatan di masing-masing OPD.

"Insya Allah kita dukung dan kita kawal OPD-OPD dalam mencapai target pendapatan dinas mereka, kita berharap dengan itu target pendapatan secara keseluruhan bisa terpenuhi," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I Ferdinan menambahkan, masukan dari Bapenda Kalbar yang didapat dari konsultasi tersebut, menjadi catatan penting DPRD Sambas.

"Pada prinsipnya, bagaimana daerah memastikan tidak terdapat celah kebocoran dalam pencapaian target pendapatan. Harus dilakukan upaya-upaya strategis guna menyikapi kondisi ini," sebut Ferdinan.

Ferdinan menyambut baik masukan dari Bapenda Kalbar terkait sinergi unit kerja pendapatan daerah di kabupaten dengan provinsi. Menurut dia, itu membuka peluang dan potensi-potensi peningkatan sektor pendapatan.

"Bagaimana kedepannya, kita bersama-sama bersinergi, legislatif-eksekutif, melakukan inovasi dan kreasi dalam menggali potensi sektor pendapatan unggulan, dengan tetap memperhatikan asas-asas yang berpihak juga pada masyarakat. Artinya terjadi peningkatan pendapatan, tapi tidak membebani masyarakat," sebut Ferdinan. (*)

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini