TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Heronimus Hero yang baru saja dilantik harus mampu menguasai lapangan untuk kontribusi dari sektor perkebunan terhadap kondisi jalan yang dihadapi masyarakat di Kalbar.

Hal itu disampaikannya saat pengambilan sumpah atau janji jabatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur, Selasa 3 Januari 2022.

Satu diantaranya yang dilantik yakni Heronimus Hero yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan kini dilantik menjadi Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar.

Seperti diketahu kondisi jalan Provinsi sendiri mempunyai panjang mencapai 1.534 KM, Gubernur Sutarmidji mengatakan bahwa yang banyak berkontribusi merusak jalan adalah di sektor perkebunan dan pertambangan.

“Tapi kita hampir tidak mendapatkan apa-apa dari kedua sektor itu. Kecuali pajak air permukaan, tapi tak sebanding dengan tingkat kerusakan yang terjadi,” ujarnya.

Midji menginginkan pula untuk Kepala Dinas Perkim, PU, Bapeda Provinsi untuk memanggil semua pelaku disektor perkebunan.

• Gubernur Sutarmidji Minta Petugas RSUD Sudarso yang Suka Ngomel Dipindah ke Rumah Sakit Jiwa

“Jadi kalau kita mengaspal jalan untuk meningkatkan kualitas jalan. Kalau kita bisa 10 km, sisa mnya ada 20 km belum diaspal. Kalau disitu ada 5 perkebunan bagi saja ke 5 perusahaan untuk menjaga ruas di masing-masing area perkebunan mereka, lainnya juga begitu sambil APBD melakukan pengaspalan, kalau tidak seperti itu tidak bisa,” tegasnya.

Ia menegaskan kembali jika sektor perkebunan itu tidak mau melakukan kontribusi terhadap jalan yang ada di Kalbar dalam hal ini jalan Provinsi, ia tegaskan untuk melarang kedua sektor tersebut melewati atau melintas jalan provinsi maupun jalan negara.

“Perkebunan harus buat jalan sendiri tidak boleh gunakan jalan itu. Harus tegas terutama di perkebunan ini, orang Pontianak bilang banyak keletnya,” tegasnya lagi.

Selain itu, ia melihat hal yang pertama pada pajak air permukaan. Sutarmidju yakin tidak ada yang membayar sesuai dengan aturan. Lalu yang kedua, bahwa CSR tak jelas. Ketiga di PKB BBNKB lebih tak jelas lagi.

“Ada tiga hal dosektor perkebunan itu, kalau pertambangan pajak air permukaannya sudah bagus. Kemudian CSR lumayan baik. Kalau dari pusat sampai daerah ngeluh tentang ini (Perkebuban) wajar,” timpalnya.

Maka dari itu, Ia meminta kepada Heronimus Hero untuk tegas, jangan mau ibarat bahasa kasarnya ‘budak’ mereka (Perusahaan Perkebunab) tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat Kalbar.

“Saya yakin tidak ada pemilik yang mungkin pernah berkunjung ke Kalbar, disini hanya tangan ke-10 saja. Itu hanya centeng-centang saja tapi tak bisa menyelesaikan masalah. Maka seluruh Indonesia semua perkebunan jadi masalah, masalah dalam legalitas kepemilikan lahan, dan lainnya,” ungkap Midji.

Ia mengatakan hal seperti itulah yang harus menjadi perhatian, bahkan dikatakannya jang baru mau berkontribusi setelah di marah m, diancam bahkan di sanksi. Harusnya ada kesadaran dalam menegakkan aturan.

• Pergantian Tahun, Sutarmidji Harap Siapapun Pj Gubernur Harus Mampu Menggali Potensi PAD Kalbar

“Pak Hero harus terapkan aturan jangan mau negosisasi apapun, saya tidak tolerir itu . Kalau memang itu hak masyarakat silahkan, kalau perlu umumkan ke media bahwa mereka yang tidak transparan Csr nya siapa saja,” tegasnya

Lebih lanjut, Midji menegaskan bahkan saat bencana banjir saja Pemprov mampu mengumpulkan 2000 paket yang bukan bantuan dari sektor perkebunan. Hal itu diakuinya untuk menunjukan bahwa tanpa mereka (Perkebunan) bisa.

“Kita juga harus tahu produksi mereka berapa untuk CPO, luas tanam, luas konsesi mereka. Karena ketika ditetapkan bagi hasil pajak dari sektor itu kita sudah punya data pembanding. Kalau tidak punya data pembanding percuma, jadi data harus benar-benar valid,” tegas Midji.

Ia menegaskan pula apabila tak mau transparan, ia tak segan untuk melakukan kerja sama dengan APH mulai dari Kejaksaan Tinggi, mau Polda Kalbar yang memang mau membantu.

“Kalau sudah melakukan pelanggaran, tapi bapak (Heronimus Hero) tak berani tegas saya jadi curiga, kalau saya berani putuskan apapun kalau mereka salah, saya berani. Tapi saya harus didukung dengan data yang benar,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Heronimus Hero yang baru saja dilantik sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, menjelaskan bahwa sebenarnya dulu sudah di inisiasi kerjasama dari perusahaan perkebunan yakni ada dukungan dari CSR untuk menjaga jalan disekitar perusaahaan agar tetap fungsional.

“Dari dulu sudah dilakukan, hanya saja sesuai arahan Pak Gubernur harus dioptimalkan lagi sekarang. Kemudian selain itu CSR yang ada harus lebih disiplin, tertib dari pelaporan dan juga pajak air kontribusi perusahasn perkebunan yang akan kita optimalkan,” ungkapnya

Ia mengatakan nanti akan di identifikasi ulang berapa semua potensi yang ada, karena untuk pajak air perkebunan bahwa sejauh ini baru dihitung untuk pabrik kelapa sawit, selanjutnya nanti dari sisi budidaya dan pembibitan juga bisa dihitung.

“Jadi semua bisa potensi, karena mereka juga menggunakan air permukaan, tapi tetap kita analisis dan usaha mereka tetap menguntungkan. Jadi kontribusi persekian saja dari usaha sebagai peran untuk mendukung pembangunan di Kalbar, makanya pajak air permukaan akan kita optimalkan,” ujarnya.

Sejauh ini, ia mengatakan untuk pajak air permukaan yag sudah baik ada dipertambangan yang memang sudah jelas, di kelapa sawit juga ada sesuai berapa air dipakai , berapa tarif yang ditetapkan.

“Kita menuntut disiplin sama-sama mitra dari perkebunan sawit ini yang penting tertib ada kontribusi ke pemerintah, untuk pembangunan yang nanti juga lari ke masyarakat,” pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News