Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas melalui Komisi II DPRD Sambas melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Kamis 1 November 2022.
Dalam kunker tersebut, DPRD Sambas memberi perhatian pada sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
DPRD Sambas mengharapkan Pemerintah Daerah serius menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor UMKM sebagai bentuk keseriusan Legislatif pada sektor itu, Komisi II DPRD yang membidangi Ekonomi dan Keuangan, mendalami program kerja dan regulasi yang diterapkan dalam rangka mempercepat dan optimalisasi peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM.
Kunker Komisi II dipimpin Wakil Ketua II, Arifidiar bersama Wakil Ketua Komisi II DPRD Sambas, Erwin Johana dan anggota Komisi II DPRD Sambas.
• Tok! Terdakwa Kasus Pembunuhan Berencana di Sajingan Besar Sambas Divonis Penjara Seumur Hidup
Kunker tersebut juga melibatkan Diskop UKM Perindag Kabupaten Sambas. Kata Arifidiar, pemanfaatan digitalisasi dalam pengembangan program kerja UMKM Kota Bogor sangat masif.
"Kita bersyukur, banyak program kerja UMKM Pemko Kota Bogor, yang bisa menjadi perhatian kita bersama di Kabupaten Sambas, agar bisa kita adopsi untuk meningkatkan dan memajukan sektor UMKM di Kabupaten Sambas," ujar Arifidiar.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sambas, Erwin Johana mengapresiasi langkah-langkah Pemkot Bogor, terutama dalam memberikan kemudahan pada legalisasi UMKM.
"Kita mendapatkan informasi dari Dinas UMKM Kota Bogor, mereka serius melakukan pembinaan UMKM, mulai dari pembinaan, pelatihan, pendampingannya," sebutnya.
• Kepdes Segedong Sambas Bantu Bedah Rumah Nenek Sebatang Kara yang Tinggal di Gubuk di Limau Manis
Anggota Komisi II DPRD, Bahidin mengaku tertarik dengan upaya Pemkot Bogor melalui Dinas UMKM dalam menggenjot sektor UMKM. Diantaranya dengan menghadirkan payung hukum guna memperkuat sektor dimaksud.
"Perda Penumbuhan Iklim Usaha Pemko Bogor menjadi acuan penting mereka, mulai dari pengaturan tentang pendanaan, sarana dan prasarana, kemitraan, perizinan, dan lainnya, bahkan penerapan dari regulasi tersebut sangat masif dan digitalisasi," tutur H Bahidin.
Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News