Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Mempawah.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, di Gedung Mempawah Convention Center (MCC), Rabu 18 Mei 2022.
Diketahui juga bahwa kegiatan tersebut mengusung tema Pengelolaan Dana Desa yang Cepat, Tepat dan Terpadu Sebagai Upaya Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19.
Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi mengungkapkan, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan berdampak signifikan pada masyarakat, tak terlepas dari berbagai tantangan.
Antara lain penyerapan dan pelaksanaan pembangunan desa yang terlambat, penggunaan dana desa di luar bidang prioritas yang ditentukan, pelaporan penggunaan keuangan desa yang tidak tepat waktu, serta pengawasan keuangan desa yang masih belum optimal.
“Perlu diingat, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan dan tepat sasaran merupakan kunci yang penting untuk mencapai percepatan penanganan dampak ekonomi Covid-19 pada masyarakat,” ujarnya, Kamis 19 Mei 2022.
Muhammad Pagi mengatakan, untuk menghadapi tantangan tersebut, maka diperlukan upaya-upaya kolaboratif dalam rangka membangun sinergitas di level pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa.
• Melalui Apkasi, Bupati Mempawah Erlina Ikut Berperan Dalam Program Matching Fund
“Partisipasi yang aktif dari setiap pihak yang berkepentingan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dana desa,” katanya.
Ia melanjutkan, untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan yang baik, pemerintah desa telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
“Hanya saja, sampai saat ini pelaksanaanya belum dilakukan secara online. Semoga tahun ini kita dapat merealisasikan aplikasi Siskeudes secara online di seluruh pemerintah desa di Kabupaten Mempawah,” ucapnya.
Muhammad Pagi mengatakan, selain keuangan desa, pengelolaan aset desa merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan desa.
“Karenanya, aset desa harus dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan, pengadaan sampai pengawasan dan pengendalian agar dapat bermanfaat secara optimal bagi masyarakat desa,” tegas wabup.
Ia kemudian mengungkapkan, permasalahan terkait aset desa di Kabupaten Mempawah saat ini terletak pada pengamanannya yang belum memadai, serta pengawasannya yang juga belum optimal.
Hal itu ditambah lagi dengan pemahaman perangkat desa mengenai inventaris aset desa yang juga masih belum memadai sehingga menjadi penyebab munculnya permasalahan tersebut.
“Untuk itu, peningkatan pemahaman pengelolaan aset desa menjadi hal mendasar dan perlu diperhatikan bagi pemerintah agar kekayaan asli milik desa dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat desa dan berdampak terhadap kemajuan desa,” katanya.
Muhammad Pagi juga berharap dengan diselenggarakannya workshop ini diharapkan dapat menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang memadai.
“Kami mengharapkan BPKP dan Inspektorat Mempawah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, dapat mengawasi dan memberikan pendampingan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” tutupnya. (*)
Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News