Pedagang di Taman Sepeda Pontianak Harap Ada Ruang Dialog dengan Pemerintah

Penulis: Muhammad Rokib
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Suasana di Taman Sepeda Pontianak, tampak pedagang berjualan dan pengunjung mulai ramai mengunjungi.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Satu diantara Pedagang di Taman Sepeda Pontianak Likin (50) menyampaikan, bahwa pihaknya tidak berkeinginan bergantungan kepada bantuan sosial (Bansos). Untuk itu, pasca terdampak pandemi covid-19, pihaknya tengah semangat bangkit meningkatkan usaha dagangnya di kawasan Taman Sepeda.

Taman sepeda ini setiap harinya dikunjungi oleh ratusan masyarakat sehingga di sepanjang jalan M. Isa berjejer pedagang berjualan beranekaragam makanan dan minuman.

Likin menceritakan, bahwa semula yang menjadi perintis waktu sejak taman sepeda itu dilaunching terdapat lima pedagang yang berjualan dan mengakui sudah diizinkan oleh Pol PP hanya saja diarahkan berjualan di sebelah selatan jalan M.

Isa kemudian ada pembangunan taman, maka pedagang pindah ke sebelah Utara.

Dan kini pedagang harus kembali berjualan di sebelah selatan lantaran di sebelah Utara sudah digaris dengan police line dan terpampang spanduk larangan untuk berjualan.

Kasus Covid-19 Alami Peningkatan, Satgas Covid Gelar Rakor di Kantor Wali Kota Pontianak

Menurutnya, target pembangunan berhasil jika ramai dikunjungi oleh masyarakat, namun di samping itu ada keterkaitan antara pedagang dengan parkir yang juga berjasa .

"Perputaran ekonomi adalah ekonomi dari PKL, makanya kita bersinergi dan perlu ruang dialog dengan Pemerintah dan pihak kampus bagaimana baiknya cari solusinya," katanya.

"Kita akui memang kita inisiatif berpindah tempat umum berjualan agar auditorium tidak terlihat kumuh," ungkapnya.

Sehingga lembaga pendidikan tidak terganggu dan masyarakat terakomodir serta wisata nyaman dikunjungi masyarakat.

Ia mewakili pedagang mengakui, bahwa hasil dagangannya itu merupakan penghasilan utama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terkhusus selama ini diakuinya terdampak pandemi covid-19 dan kini setelah terdampak pandemi covid-19 pihaknya mulai bangkit.

"Kita ingin mandiri, kita tidak ingin bergantuan dengan bantuan sosial. Meskipun kami menyadari banyak tanggungan kebutuhan seperti cicilan utang yang harus dibayar dan untuk menafkahi keluarga. Namun kita tidak mau ketergantungan pada bansos dan kami tidak ingin membebankan APBD. Maka melalui usaha ini kami berusaha untuk bisa mandiri," ujarnya.

Ia mengatakan, bahwa sejauh ini belum ada dari pihak pemerintah melakukan sosialisasi terkait penataan tempat pedagang.

Sehingga pihaknya sangat memerlukan ruang dialog dengan Pemerintah untuk mencari solusi terbaik agar pedagang tetap bisa berjualan.

Karena memang diakuinya relokasi tempat bagi pedagang harus terkoneksi dengan para pembeli.

Ia menginginkan pariwisata yang ada saat ini bisa dikoneksikan dengan UMKM seperti galeri UMKM dan kuliner lainnya.

Karena memang kata dia, di kawasan taman ini harus ada tempat untuk pedagang berjualan dan tempat parkir.

Pihaknya menilai penataan yang dilakukan pemerintah belum maksimal, seperti tempat parkir dan tempat dagangan belum ada tempat khusus bagi mereka.

"Parkir sekarang ini masih di tepi jalan, karena belum diperbolehkan untuk diparkir diatas," katanya.

Maka pedagsng berharap agar penataan taman juga dibarengi dengan penataan tempat pedagsng berjualan.

"Kami pada intinya siap untuk retribusi untuk menjadi sandaran pelindung kami sehingga ketika kami dikenakan retribusi, kami tidak dianggap sebagai pedagang liar. Maka inilah yang menjadi pelindung bahwa kami diakui oleh pemerintah. Selain itu, retribusi itukan kaki maksudkan untuk berkontribusi untuk penyumbang PAD, namun retribusi yang dikenakan kepada kami harus sesuai dengan standar PKL," jelasnya.

Akan tetapi ia menerangkan, bahwa pedagang di kawasan ini memiliki konsep bahwa jika datang dengan kondisi bersih maka pulang juga harus dalam kondisi bersih.

Namun untuk cakupan secara luas bagi pengunjung, pedagang belum bisa mengontrol, karena keterbatasan mereka.

Ia menyarankan, agar pemerintah menambah kapasitas tempat atau tong sampah yang ada di kawasan tersebut.

Ia menilai bahwa tempat sampah yang ada saat ini masih terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah pengunjung setiap harinya yang mencapai hingga diatas 500 orang. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Berita Terkini