Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sanggau, Didit Richardi menyampaikan bahwa pihaknya berupaya maksimal dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sanggau. Meskipun dengan jumlah anggaran, sarana prasarana dan sumber daya yang terbatas.
"Kalau bicara anggaran untuk satu tahun itu masih kurang, Sampai ke batas kota-ring rood simpang Sanggau Permai menuju Embaong masih belum bisa kita tangani, padahal ring rood itu termasuk tugas kita. Belum lagi kita bicara Sungai Ranas, karena itu masuk wilayah Kota, bahkan dari Kompi sampai ke sana (batas Kota) belum bisa kita tangani," katanya, Kamis 15 Oktober 2020.
Dengan kondisi yang ada di DLH ini, lanjutnya, pihaknya akan memaksimalkan pelayanan. Akan tetapi tidak akan mampu memperluas kan cakupan pelayanan.
Baca juga: 89 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi Lewat Entikong, Ini Penjelasan BP2MI Entikong
"Kita maksimalkan dengan kondisi yang ada, dan kita lakukan penyisiran. Pekerja-pekerja kami itu tidak ada offnya, Sabtu dan Minggu pun mereka turun,"jelasnya.
Dikatakanya, ada dua cara pihaknya dalam menangani sampah, yang pertama adalah melalui countener menggunakan Arm roll.
"Tinggal ditarik menggunakan Arm roll, kita tidak perlu menggunakan tenaga untuk mengumpul sampah. Karena sampah itukan sistemnya pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan,"jelasnya.
Kemudian yang kedua adalah menggunakan dump trck, Jika menggunakan dump truk, maka perlu menggunakan tenaga untuk mengangkut sampah karena sistemnya manual. Beda dengan Arm roll yang menggunakan mesin.
"Kita punya dum truk yang satu kibik itu, Tapi kan tidak bisa kita sebarkan dititik terjauh. Khawatirnya tidak terangkut karena menggunakan tenaga bukan mesin, Belum lagi banyak TPS kita yang di dalam Kota sudah rusak sehingga memang perlu peremajaan,"jelasnya.
Dikatakanya, Untuk volume sampah yang dihasilkan perhari di Kabupaten Sanggau mencapai 235,11 ton dengan jumlah sarana dan prasarana sebanyak 18 dum truk, 3 Arm roll dan 1 eksavator.
"Sementara anggaran yang ada Rp 8,3 miliar. Dari anggaran tersebut, Rp 3,6 miliar itu untuk tenaga kontrak, sedangkan sisanya untuk operasional teknis. Kecil sebenarnya, dan inipun sudah saya sampaikan ke pak Bupati, beliau maklum dengan kondisi kami,"pungkasnya. (*)