Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Tokoh Pemuda Kabupaten Sambas, Jimmy Pratomo menilai saat ini persoalan akuntabilitas dan transparansi yang ada di tubuh pemerintahan Desa belum teratasi.
Kata dia, dalam beberapa waktu terakhir dalam pengamatannya terdapat konflik yang muncul di beberapa Desa yang ada di Sambas.
Dan beberapa diantaranya bahkan berujung pada demonstrasi warga dan pelaporan di Inspektorat Kabupaten Sambas.
"Lemahnya transparansi dan akuntabilitas di Desa selalu menjadi pemicu awal retaknya konflik desa, hal ini perlu untuk diperhatikan," ujarnya, Minggu (13/9/2020).
"Sehingga jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan, yakni jalannya pemerintahan dan pembangunan di desa menjadi terganggu," ungkapnya.
Lemahnya akuntabilitas dan transparansi yang ada di Desa kata Jimmy, bukan semata menjadi kesalahan pemerintah Desa.
• Warga Desa Bentunai Datangi Komisi I DPRD Kabupaten Sambas
Akan tetapi juga karena disebabkan oleh ketidakmampuan Desa itu sendiri untuk menyampaikan laporan kegiatan kepada masyarakat. Dan belum ada Inovasi yang dilakukan untuk bisa memberikan kemudahan akses kepada seluruh warganya.
"Akuntabel artinya ini bisa disimak dan tersampaikan kepada seluruh warga, kemudian transparansi dimaksudkan agar pemerintah desa terbuka terhadap seluruh kegiatan yang melibatkan penggunaan anggaran di dalamnya," tuturnya.
"Sehingga ketika kedua hal ini tercapai, maka kepercayaan warga atas jalannya pemerintahan yang bersih di Desa akan terpenuhi," jelasnya.
Menurut Jimmy, persoalan seperti ini mau tidak mau harus ditangani oleh Inspektorat Kabupaten dan juga Dinsos PMD.
"Stretching agar desa selalu dengan rutin memenuhi semangat akuntabilitas dan transparan mesti terus disampaikan, ini untuk meminimalisir terjadinya konflik," jelasnya.
Selain itu dia juga menyarankan agar Desa memanfaatkan berbagai macam bentuk media untuk menyampaikan laporan kegiatan di Desa kepada masyarakatnya.
"Kita memiliki media massa, media sosial dan lain-lain, ini mesti dimanfaatkan oleh Desa dalam hal penyampaian atau publikasi penggunaan anggaran dan lain-lain, karena masyarakat kita adalah pengguna medsos, apalagi terkadang laporan yang disampaikan lewat baliho atau spanduk juga kurang bisa disimak," tutupnya. (*)