Bupati Atbah Sebut Potensi Utama Sambas Ialah Pertanian, Perkebunan Hingga Kekayaan Wisata Alam

Penulis: Muhammad Rokib
Editor: Maudy Asri Gita Utami
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pemimpin Redaksi Tribun Pontianak, Safruddin bincang-bincang bersama Bupati Kabupaten Sambas, Atbah Romin Suhaili tentang Rahasia Bupati Atbah Bangun Desa Mandiri Terbanyak di Kalbar di Kantor Tribun Pontianak, Jalan Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (23/7/2020).

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Sambas merupakan kabupaten yang terbanyak menyumbangkan desa mandiri di Kalimantan Barat.

Dengan itu tidak terlepas dari potensi alam yang dimiliki disetiap desanya.

Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili menyampaikan bahwa mayoritas potensi alam yang dihasilkan oleh masyarakat Sambas adalah pertanian dan perkebunan.

Hal itu terbukti seperti adanya penghasilan padi dan jeruk.

Bhabinkamtibmas Polsek Batang Lupar Polres Kapuas Hulu Pantau Proyek Bersumber dari Dana Desa

Setiap tahunnya dibidang pertanian, Sambas mampu menghasilkan ribuan ton padi.

Sedangkan dibidang perkebunan Sambas terkenal dengan buah jeruk yang dominan kebun turun temurun.

Bahkan Ia mengatakan akan membangun wisata kebun rambutan agar semua pengunjung nantinya bisa berkunjung langsung dikebun tanpa menunggu di pasaran.

Tak hanya itu potensi dan kekayaan alam lainnya yang dimiliki Sambas juga menjadi sorotan publik dan bahkan juga telah dilirik oleh pemerintah pusat, karena terkenalnya daerah yang kaya dengan pantai seperti dijadikannya pulau temajok sebagai panca negara.

Selain menjadi wilayah perbatasan antar negara, kekayaan alam yang ada di Sambas, dikatakan Atbah menjadi perhatian penting untuk terus ditingkatkan.

Hingga wisata alam mulai dari pantai, danau, gunung yang memiliki hamparan air, serta pepohonan yang terlihat indah dan kekayaan alam lainnya di Sambas dapat dimanfaatkan dengan baik.

"Saya ucapkan terima kasih kepada gubernur Kalbar yang memberikan surat perintah untuk menjaga status tanah di Sambas."

"Supaya kedepan intervensi bisa lebih mudah mengelola dan membangunnya," jelas Atbah saat bincang-bincang bersama Pemred Tribun Pontianak Safruddin, di Kantor Tribun Pontianak, Kamis (23/7/2020).

Hingga kini dikatakan Atbah kekayaan alam yang dimiliki di setiap masing-masing desa di Sambas masih dikelola secara mandiri oleh Kepala Desa.

Namun ada juga infrastruktur yang dikelola oleh Pemkab, dalam artian telah ada ranahnya masing-masing antara Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten dan dinas terkait.

Bahkan ia perintahkan kepada dinas terkait untuk mengintervensi dalam satu desa bisa mempunyai satu program unggulan agar bisa mempercepat menjadi desa mandiri.

"Karena jika jadi desa mandiri akan dapat reword mendapatkan 300 juta dari gubernur," kata Atbah.

Maka dengan itu tentu akan menambah semangat bagi pemerintah desa untuk terus melakukan pembenahan dan upaya menjadikan desa mandiri.

Pengelolaan kekayaan wisata alam yang dimiliki Sambas, Atbah terinspirasi dari hasil perjalanan panjangnya mengelilingi berbagai daerah, wilayah dan bahkan berbagai negara.

Hingga tak tanggung-tanggung, Atbah terinspirasi dari Negara Jepang yang ditepian sungainya amat sangat bersih.

Dengan demikian tentu kedepan pihaknya akan terus melakukan pembenahan terhadap kekayaan alam yang ada di Sambas.

Atbah pun menginginkan Sambas sebagai tempat wisata yang halal. Dalam artian dirinya tak menginginkan adanya minuman keras dan hal-hal yang dilarang lainnya masuk ke Sambas.

"Jangan sampai jadi tempat miras dan saya ingin tetap menjadi wisata halal. Kita tetap jaga kesehatan jangan sampai menjadi tempat negatif.

Kita hadir kesana (wisata Sambas) bisa refresh dan bisa menikmati keindahan alam dan bisa bertadabbur disana (wisata Sambas)," kata Atbah.

Dengan demikian jika sudah menjadi wisata yang baik tentu akan lebih mudah untuk memasarkan keindahan alam yang dimilikinya.

Terkhusus di era teknologi ini bisa melalui media sosial yang ada.

Pengelolaan wisata alam di Sambas itu, Atbah mengakui tidak hanya dilakukan oleh Pemkab saja.

Namun juga pro aktif para pemerintah Desa, Dinas Terkait, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan tenaga ahli desa, serta ditunjang dengan anggaran yang cukup tinggi mulai dari 1 miliar hingga 2 miliar per desa.

Ia pun menyarankan kepada para pemerintah Desa agar benar-benar jujur dalam pengelolaan dana desa agar tak ada kasus penyelewengan.

"Kami konsen juga di inspektorat dan kita mengawal hingga tuntas. Dan Kunjungan kemana-mana saya selalu menyampaikan jujur dan amanah agar berhati-hati dengan dana negara dan uang rakyat bukan dana pribadi tidak boleh menyelewengkan.

Hari ini tidak ada lagi yang tidak kelihatan, sekecil apapun akan terlihat oleh aparat penegak hukum.

Semua harus apa adanya dan jujur demi kepentingan negara," tutur Atbah. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Berita Terkini