Baca tanpa iklan
PONTIANAK - Wakil Direktur (Wadir) Binmas Polda Kalimantan Barat AKBP Nasir mengatakan Polda Kalbar mempunyai program Lancang Kuning untuk antisipasi Karhutla.
Nasir mengatakan program lancang kuning untuk 10 Polda yang rutin dilanda bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) setiap tahun, termasuk untuk Polda Kalimantan Barat.
"Sepuluh Polda yang selalu ada karhutla di Indonesia sudah punya inovasi lancang kuning. Dimana setiap detiknya, jamnya, dan setiap hari bisa kita monitor titik api yang ada di wilayah sepuluh Polda itu," jelas AKBP Nasir, Kamis (12/3/2020).
• BPBD dan Tagana Siap Tanggulangi Karhutla di Kapuas Hulu
Oleh karena itu, program lancang kuning tersebut saat ini sedang dijalankan. Sehingga dapat mempercepat koordinasi dengan anggota Polri yang berada didekat titik hotspot
"Sehingga jika ada titik api maka akan dilakukan monitoring lancang kuning satu kali 24 jam," tutur Nasir.
Nasir mengatakan Polda Kalbar juga sudah bekerjasa dengan BMKG Supadio Pontianak. Berdasarkan pantauan BMKG dibulan Maret memang memiliki curah hujan yang sangat sedikit.
"Mungkin sampai besok. Lusa sudah ada turun hujan. Kita antisipasi tadi dengan lancang kuning," ungkap Nasir.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan, membuka lahan, membuang puntung rokok, serta membakar sampah sembarangan.
"Karena di Kalbar ini sangat mudah sekali terbakar kalau memang cuaca cukup ekstrem bahannya juga mudah terbakar termasuk lahan gambut," pungkas Nasir.
Perkuat Sinergisitas dan Kolaborasi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar , Adi Yani mengatakan untuk antisipasi karhutla 2020 saat ini terus dilakukan sinergisitas dan kolaborasi antara Pemda , Polda dan TNI di Kalbar.
“Senin depan saya akan melakukan kordinasi dengan pihak Polda Kalbar. Jadi akan mengadakan pertemuan untuk sosialisasi yang arah kedepannya terkait penegakan hukum terkait Karhutla di Kalbar,” ujar Andi Yani.
Langkah antisipasi selanjutnya gubernur Kalbar akan memanggil para bupati dan walikota se- Kalbar
“Saya juga sudah kontak Karo Ops Polda Kalbar. Rencananya Dandim dan Kapolres juga dikumpulkan,” ujar Adi Yani.
Saat ini masih dalam tahap melakukan kordinasi lanjutan. Ia menambahkan kedepan tentu akan ditekankan pada penegakan hukum karena tahun lalu sudah dilakukan sosialisasi dan tahun ini dilakukan penguatan sinergisitas antara TNI , Polda dan Pemda.
“Terkait satgas Karhutla sudah ada dari tahun- tahun sebelumnya .Terkait ancaman hukum tidak ada perubahan selama peraturan belum ada perubahan . Jadi masih sama seperti yang sebelumnya,” pungkas Adi Yani.
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut: