Baca tanpa iklan
PONTIANAK - Pengamat FISIP Untan, Dr. Erdi, M.Si menilai jika problem pertanian di Kalbar akan membaik dengan adanya sinergisitas pusat dan daerah. Maka dari itu, ia menegaskan sinergisitas menjadi mutlak.
Berikut penuturannya.
Sebuah buku yang berjudul Al Gore The Future: Six Driver of Global Change yang menceritakan pemikiran Wakil Presiden Amerika Serikat dalam membawa perubahan dunia melalui Reinventing Government tentang pelayanan public menyentuh hati saya.
Disebutkannya bahwa “decentralizing and empowering the local government and full support from center”.
Ungkapan itu hanya berlaku di Amerika Serikat dan tidak ada relevansinya dengan Indonesia karena kita berbeda dengan Amerika.
Daerah tak mungkin bisa berkembang secara optimal ketika pusat tidak mendorong daerah secara optimal atau sinergi pusat-daerah.
Penerimaan daerah yang dimuat dalam APBD untuk memangun daerah semuanya berasal dari pusat, kecuali DKI, komposisi PAD dalam APBD kita kurang dari 10 persen.
Oleh karena itu, jalan bagi daerah adalah sinergi, agar dana dekonsentrasi dan dana pembantuan bisa dialirkan ke daerah oleh pusat dengan besaran APBD pada tahun berjalan dalam berbagai bentuk penetrasi program, termasuk bidang pertanian.
Jadi, apa yang disampaikan oleh sahabat saya, Bung Affandi AR terkait sinergi daerah sudah benar dan semua saya dukung dengan skor 100.
• Kunjungan ke Sintang, Daniel Johan Ingin Pastikan Peladang Dapat Keadilan
Sorotan pentolan Demokrat terkait sinergi program pertanian antara nasional dan daerah dengan menyoroti beberapa sinergi yang disebutkan beliau dengan ketepatan jenis bantuan benih, ketepatan waktu distribusi, ketepatan bantuan saprotan, ketepatan dan ketercukupan pupuk adalah aspek-aspek yang memang membutuhkan droping pusat kepada daerah.
APBD Kalbar hanya sebesar 5.76 T; sementara Jateng 28,3 T; Jatim 38,42 T dan Jabar sebesar 37,13 T saja masih 'berharap' mendapat tambahan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Oleh karena itu, saya berharap hendaknya pusat bisa memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi Kalbar dengan melakukan sinergi program di bidang pertanian.
Di Kalbar terdapat sebanyak 182 desa yang rentan Karhutla, semestinya pemerintah pusat sudah masuk ke sana dan mengembangkan lahan pertanian di seluruh desa potensi karhutla itu dengan penetrasi program pertanian sehingga dana pencegahan karhutla sebesar Rp 1,1 T yang selama ini hanya digunakan untuk angkut air melalui heli buat ngebom daerah terbakar di lahan gambut dapat digunakan untuk diversifikasi lahan pertanian di Kalbar.
Tentu penetrasi program akan lebih baik hasilnya daripada tiap tahun melakukan bom air ke lokasi karhutla yang itu-itu saja. Kita mesti belajar dari kasus yang lalu; bukan memelihara kasus untuk kepentingan pribadi.
Daniel Johan (DJ) yang juga memperjuangkan ketersediaan pupuk yang kini peredarannya diakunya telah berkurang 50 persen; perubahan metode subsidi, dari metode input ke output dan mendirikan pusat bibit di daerah adalah langkah maju untuk pengembangan pertanian di Kalbar.
Tanpa dukungan pusat, akan sulit memperjuangkan pupuk dan ketersediaan bibit sebagaimana dijelaskan oleh politisi PKB ini.
Ada contoh yang terjadi di Kalbar tahun 2000 di Kabupaten Sambas dengan berdirinya Cyrus Center (CC). Karena tidak ada dukungan dari pemerintah yang berada di atasnya (provinsi dan pusat) pusat benih jeruk siam tersebut hidup segan mati tak mau.
Saat ini, saya tidak mendapat informasi lagi mengenai status CC tersebut. Jadi, agar tidak mengulang kegagalan CC, maka penyediaan bibit itu cukup dilakukan oleh pemerintah (APBN); tetapi distribusinya kepada petani secara gratis. Itu yang dilakukan oleh Wakil Presiden Al Gore dengan sepenggal ucapan yang saya kutif di atas itu.
Bicara pupuk, kita berharap Pak DJ dapat memperjuangkan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani Kalbar. Tiap tahun kabarnya pemerintah sudah siapkan sekitar Rp 18 T untuk pupuk bersubsidi nasional, tetapi tetap saja Kalbar tidak kebagian jatah pupuk; karena diduga dana dari pupuk bersubsidi hanya untuk memupuk bank saku pejabat dan para pihak yang sulit ditelusuri pembuktiannya.
Jika Rp 18 T itu digunakan untuk memupuk lahan pertanian, maka akan terpupuki seluas 40 juta ha. Sementara luas lahan pertanian kita hanya 8,19 juta ha.
Jika pertanian kita setahun 3 kali tanam maka total hektar Kawasan tanam adalah 24,57 juta ha (8,19 dikali 3), dan jika setiap ha membutuhkan Rp 450 ribu; maka hanya diperlukan Rp 11 T; lalu kemana sisanya yang Rp 7 T itu? Subsidi pupuk kita kelebihan 15,5 juta ha.
Kita berharap Pak DJ yang saya nilai memiliki komunikasi dengan konstituen petani sangat baik; akan dapat menelusuri persoalan dimana menguapnya pupuk bersubsidi pemerintah yang jumlahnya triliunan rupiah itu.
Semoga Pak DJ yang selama ini fokus pada bidang pertanian, dapat mengembalikan kesalahan pemerintah dalam hal distribusi pupuk bersubsidi untuk rakyat. Saya yakin, kapasitas Pak DJ dapat kita handalkan untuk mengembalikan sesuatu yang salah selama ini.
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak