Baca tanpa iklan
Aswandi Berikan Solusi Terkait Permasalahan Guru Honorer di Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat pendidikan dari Universitas Tanjungpura, Dr Aswandi mengakui permaslaahan terhadap tenaga guru honorer memang sangat kompleks, menurutnya kesalahan berada pada manajemen perekrutan sejak awal.
"Pertama masalah guru honorer ini sangat kompleks, terus terang saja itu ada kesalahan manajemen dari awal. Nah inilah dampaknya sekarang karena dibiar-biarkan saja," ujarnya saat dihubungi Tribun, Sabtu (23/2/2019).
Solusinya kata Dr Aswandi, mereka tenaga guru honorer mesti di data kembali, dan pemerintah harus ikut berperan aktif disitu, jangan sepenuhnya diserahkan kepada Kepsek.
Baca: Pengamat Pendidikan Menilai Ada Kesalahan Manajemen Sejak Awal Perekrutan Guru Honorer
Baca: Asalkan Meyakinkan, MK: Uji Materi Pencetakan Surat Suara Pemilih Pindah Tempat Bisa Diputus Cepat
Baca: Kisah 7 Artis Cantik Dunia Derita Endometriosis, Berjuang Keras Melawan Rasa Sakit di Tubuhnya
"Harus ada pendataan kembali sesuai dengan kebutuhan dan keahlian mereka, setelah itu diberi upah yang layak, contoh di Kota Pontianak sudah ada Perda nya, setidaknya sesuai dengan Upah Minimum Kota atau Regional," imbuhnya.
Kemudian lanjutnya lagi, jam mengajar mereka harus di efketifkan, karena kasian dengan mereka itu, dan Kepsek jangan mudah merekrut guru-guru honorer.
"Nanti akan terbentur dengan bagaimana cara menggaji mereka, kepala sekolah harus di ingatkan supaya tidak mudah merekrut," ujar Dr Aswandi.
Menurutnya permasalahan ini menjadi simalakama bagi Kepsek, dimana mereka membutuhkan tenaga honorer, di sisi lain kebingungan menggajinya dari mana.
"Memang selama ini menggunakan dana BOS, tapi itu kan tidak seberapa. Pemerintah harus ikut berperan disitu, karena guru honorer itu masih diperlukan," ujar Dr Aswandi.
Dr Aswandi mengatakan bahwa dia mendapat laporan, sebuah fenomena dimana guru honor bekerja lebih keras dari guru PNS, namun gaji mereka tidak manusiawi.
"Sebenarnya fenomena ini sudah lama, pemerintah selama ini tidak peduli, kalau hari ini mahasiswa berdemo menuntut kesejahteraan guru honor itu wajar," ujarnya.
Dr Aswandj meminta harus ada inventarisir kembali para guru honorer, setelah itu berikanlah tugas kepada mereka sesuai dengan aturan Undang-undang, kemudian berikan mereka gaji sesuai dengan aturan juga, tidak boleh kurang dari upah minimum.
"Disini saya minta peran pemerintah daerah harus membuat perda yang mengatur tentang upah minimum guru honorer. Pemerintah jangan menutup mata," tandasnya.