Ada 300 Konflik Agraria, Pemerintah Harusnya Prioritaskan RUU Masyarakat Adat

Ada 300 Konflik Agraria, Pemerintah Harusnya Prioritaskan RUU Masyarakat Adat 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mengkritik lambatnya pemerintah dalam menyelesaikan rancangan undang-undang masyarakat adat. Padahal, RUU tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat.

"Keberadaan RUU Masyarakat Adat dipandang tidak penting," ujar Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Siti Rakhma Mary dalam jumpa pers di Gedung YLBHI Jakarta, Minggu (10/2/2019).

Menurut Rakhma, payung hukum untuk masyarakat adat penting sebagai pemenuhan hak-hak masyarakat adat oleh pemerintah.

Baca: Sup Tulang Kak Sri Pulau Pedalaman, Destinasi Wisata Kuliner di Mempawah

Baca: Anies Baswedan Minta Food Street di Pulau D Ditertibkan, Sekda Sebut Pemprov Tak Permasalahkan

Saat ini banyak perampasan lahan ruang di ruang hidup masyarakat adat oleh pemerintah dan perusahaan.

Saat ini, ada 300 lebih konflik agraria yang melibatkan lahan jutaan hektare. Lahan yang seharusnya jadi ruang hidup masyarakat dirampas untuk perkebunan, pertambangan dan infrastuktur.

Selain itu, masih terjadi kriminaliasi terhadap masyarakat adat. Menurut Rakhma, ada lebih dari 200 masyarakat adat yang masih ada di penjara.

"Mereka dituduh merampas lahan perkebunan. Mereka dituduh masuk hutan tanpa izin atau masuk konsesi lahan swasta. Potong satu, dua pohon saja dikriminalkan dengan UU perampasan hutan," kata Rakhma.

Menurut Rakhma, RUU Masyarakat Adat sudah menjadi keharusan bagi pemerintah dan DPR untuk segera disahkan. Koalisi mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan daftar inventarisasi masalah untuk melanjutkan pembahasan. (*)

Artikel ini telah terbit di kompas.com dengan judul Pentingnya RUU Masyarakat Adat yang Tak Jadi Prioritas Pemerintah