Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menargetkan optimalisasi perna dan fungsi Kampung Keluarga Berencana (KB) yang tersebar di kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat.
Hal ini sebagai upaya pencapaian program-program BKKBN, khususnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui kelompok-kelompok ekonomi masyarakat desa, serta mengarahkan masyarakat untuk mengatur dan merencanakan pembangunan keluarga.
Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Kalbar, Kusmana mengatakan langkah optimalisasi merupakan upaya memperkuat dan memperkokoh Kampung KB yang ada di Kalimantan Barat. Saat ini, total ada sekitar 212 desa yang menjadi Kampung KB hingga pada penghujung tahun 2018.
Baca: Bawaslu Kapuas Hulu Siap Laksanakan UU Tentang Pemilu, Ini Penjelasan Mustaan
“Memang diakui perlu ada optimalisasi Kampung KB. Tahun 2019 ke depan, kita tidak punya target tambahan Kampung KB. Tapi, memperkuat dan menata kembali yang sudah ada,” ungkapnya, Rabu (7/11/2018).
Kusmana menimpali jika Kampung KB sudah berhasil gerakan dan program-programnya, maka terus ditingkatkan. Sebaliknya, jika masih ditemui kondisi Kampung KB yang belum alami kemajuan, maka pihaknya akan terus memotivasi agar mengimplementasikan program-program secara baik.
“Kalau Kampung KB masih setengah-setengah pergerakannya, maka akan kita dorong,” imbuhnya.
Ia menegaskan optimalisasi bukan berarti program Kampung KB yang sudah berjalan selama ini belum efektif. Namun, pihaknya tidak ingin Kampung KB hanya sekedar momen seremonial belaka.
“Padahal output yang ingin kita capai adalah dinamika pembangunan yang di mulai oleh, dari dan untuk masyarakat ke depan,” terangnya.
Kusmana menambahkan dirinya mendukung sinkronisasi dan kolaborasi antara program Kampung KB dengan Desa Mandiri yang menjadi fokus pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Sutarmidji-Ria Norsan.
“Kami sudah menawarkan ke Pak Gubernur agar entri poinnya memungkinkan di mulai dari Kampung KB,” imbuhnya.
Sebab, Kampung KB punya indikator menyangkut apa saja yang dimplementasikan dan dijabarkan melalui 8 fungsi keluarga yakni fungsi agama, reproduksi, sosialisasi-pendidikan, ekonomi, perlindungan, sosial-budaya, lingkungan dan cinta-kasih sayang.
“Kalau variabel ini dijabarkan menjadi indikator, maka ada sekitar 28 indikator dalam pembangunan ketahanan keluarga yang bisa di-matching-kan dalam desa sebagai suatu wilayah kategori desa mandiri, yang notabene terdiri dari keluarga-keluarga,” paparnya.
28 indikator itu, kata dia, sudah menyangkut berbagai hal dan aspek kehidupan keluarga. Sekarang tinggal bagaimana menyamakan persepsi dan program lantaran muaranya membentuk keluarga-keluarga berkualitas.
“Ini tinggal kita satukan saja pemikiran bersama para pemangku kepentingan dan mitra strategis. Ketika keluarga-keluarga sudah berkualitas, maka terbentuk masyarakat berkualitas. Ketika masyarakat berkualitas, maka terwujudlah negara berkualitas. Itu tujuan akhir yang akan kita capai dengan me-matching-kan program ini,” pungkasnya.