Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Anggota DPRD Fraksi Persatuan Keadilan Sejahtera (PERKASA) DPRD Kalimantan Barat, H Fatahillah Abrar menyambut positif wacana pembangunan dan penataan ulang gedung Asrama Haji Pontianak yang berada di Jalan Letjend Sutoyo, Kota Pontianak guna meningkatkan pelayanan haji bagi jemaah asal Kalimantan Barat.
“Saya mendukung, menurut saya bagus. Ke depan harus begitu. Pembenahan gedung dan fasilitas untuk asrama haji. Memang, tujuan ke depan adalah Kalimantan Barat menjadi embarkasi tersendiri,” ungkapnya kepada Tribun Pontianak, Minggu (21/10/2018).
Namun untuk menuju ke arah embarkasi, kata Fatahillah, perlu pemenuhan syarat-syarat berlaku. Jumlah calon jemaah haji tahunan misalnya, paling tidak minimal satu embarkasi memiliki sekitar 5 ribu jemaah.
Baca: Sambangi Asrama Mahasiswa, Citra Duani Prihatin Kondisi Gedung
“Kalau Kalbar kan baru sekitar 2.500-an setahun. Jadi masih agak panjang prosesnya. Tapi untuk persiapan ke sana sudah perlu lah dibenahi sedikit demi sedikit. Satu diantaranya pembenahan gedung Asrama Haji yang representatif,” terangnya.
Fatahillah menegaskan DPRD Kalbar sangat mendukung berbagai hal guna mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang baik bagi para jemaah haji. Eksekutif dan Legislatif, terang dia, sedang proses menggarap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pembiayaan Transportasi Lokal Jemaah Haji.
“Raperda itu tentang biaya lokal untuk ibadah haji yang di-handle oleh APBD Provinsi. Jadi, dari kota/kabupaten ke Pontianak biayanya ditanggung APBD kabupaten/kota. Lalu, dari Pontianak ke Batam, itu yang akan ditanggung oleh APBD Provinsi,” jelasnya.
Raperda itu sebagai bentuk kepedulian pemerintah agar penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun semakin baik dan tidak membebankan jemaah.
“Lalu, kita juga ada wacana bagaimana Pemerintah Pusat bisa membentuk lembaga atau badan tersendiri yang mengelola dana tabungan haji. Jadi, tidak lagi dikelola oleh Kemenag RI,” imbuhnya.
Nanti, dana yang dikelola diharapkan bisa mendatangkan margin atau keuntungan. Sehingga, tidak lagi membebankan kepada jemaah dan APBD lagi.
“Hasil pengelolaan dana itu diharapkan bisa menanggulangi dana operasional yang sewaktu-waktu muncul karena nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar,” tukasnya.