Pembagian APBD Oleh Gubernur Harus Merata

Gubernur Harus Bagikan APBD ke Daerah Sesuai Luas Wilayah Kabupaten Kota

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Luthfi Hadi menilai bahwa kinerja Gubernur Kalbar dalam mengelola APBD 2015 sudah berjalan sangat baik. Namun demikian memang masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada, baik itu terhadap infrastruktur, pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk bantuk sosial dan lain-lain.

"Ini semua harus diperbaiki dimasa-masa yang akan datang. Karena APBD yang kemarin memang, kalau kita lihat dari segi pemerataan belum baik. Tapi inilah kebijakan-kebijakan yang diambil gubernur, sudah mewarnai dari semua kabupaten di Kalbar," ujar Luthfi kepada Tribunpontianak.co.id, Jumat (01/4/2016).

Menurut Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalbar itu, kalau dilihat dari segi pemerataan memang harus lebih baik. Bagaimanapun pemerintah daerah harus netral dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi.

"Kabupaten inikan harus kita bagikan seadil-adilnya. Karena pembangunan ini pasti lari ke kabupaten kota. Sebab wilayah provinsi sebenarnya tidak ada, wilayah kabupaten kota itulah miliknya provinsi sebanyak 14 kabupaten kota," ucapnya.

Diharapkan kedepannya, supaya pembagian APBD harus disesuai dengan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kabupaten yang ada daerah perbatasan harus diperhatikan secara khusus.

"Apalagi pemerintah pusat sangat berkepentingan terhadap perbatasan. Pak Jokowi sudah tiga kali datang ke perbatasan, dan hasilnya kita banyak dana APBN terkucur disana bangun border, pasar, dan sebagai. Sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," ungkapnya.