Aspek Hukum Pengadaan Jadi Sorotan dalam Peluncuran Buku Terbaru

Dalam sambutannya, Dr Herman Hofi Munawar, mengakui sempat merasa ragu berbicara di hadapan para pakar.

Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FAISAL ILHAM MUZAQI
BERI PAPARAN - Penulis buku Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dr. Herman Hofi Munawar, SH, SPd, MH, MSi, MBA., C.Med, CPCD, menyampaikan sambutan dalam acara peluncuran dan bedah buku yang digelar di Aming Coffee Podomoro Pontianak, Kalbar, Kamis 17 Juli 2025 malam. Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh, pejabat daerah, dan pakar hukum dari berbagai institusi. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Drs H Ria Norsan, M.M., M.H hadiri peluncuran dan bedah buku yang ditulis oleh Dr Herman Hofi Munawar, SH, S.Pd, MH, MSi, MBA, C.Med, CPCD dengan judul Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 

Acara ini dilaksanakan di Aming Coffee Podomoro, Jalan Putri Candramidi, Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis 17 Juli 2025 malam. 

Hadir juga sejumlah pejabat daerah, serta para pakar dan praktisi hukum.

Tiga tokoh turut hadir sebagai pembedah buku, yaitu Dr Hermansyah, Ir H Mei Purwowidodo, dan Nur Aliuddin, SSos, MH.

Dalam sambutannya, Dr Herman Hofi Munawar, mengakui sempat merasa ragu berbicara di hadapan para pakar.

Namun dorongan dari berbagai pihak membuatnya yakin bahwa isu yang diangkat dalam bukunya sangat penting untuk dibedah secara bersama.

“Sebenarnya saya agak khawatir dan takut karena berhadapan dengan pakar-pakar dan ahli, namu denga dorongan rekan-rekan semuanya acara pada malam Hari ini dapat berlangsung," katanya saat memberikan sambutan. 

Menurutnya, proses pengadaan barang dan jasa bukan sekadar prosedur administratif, melainkan menyangkut keberlangsungan layanan publik dan kredibilitas pemerintahan itu sendiri. 

LDII Kalbar Bedah Buku Nilai-nilai Kebajikan, Upaya Menebar Amal Saleh dan Kemandirian Jamaah

Ia menekankan bahwa pengadilan peradilan tata usaha negara (PTUN) harus dipahami secara komprehensif dari sudut hukum administrasi, hukum perdata, hingga aspek hukum pidana.

"Kalau sistem hukum dalam pengadaan barang dan jasa ini bermasalah, pemerintahan bisa stagnan dan juga kalau ini tidak kita bedah bersama, masyarakatlah yang akhirnya menanggung akibatnya,” tegasnya. 

Di akhir sambutannya, ia mengusulkan agar forum diskusi lanjutan digelar secara lebih spesifik untuk menggali lebih dalam aspek-aspek hukum yang berkaitan langsung dengan kebijakan pengadaan di sektor publik.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!! 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved