Wakil Bupati Mempawah Ikuti Rapat Dengar Pendapat dengan BKN Bahas CPNS, PPPK dan Kebijakan ASN

RDP tersebut membahas sejumlah isu strategis kepegawaian, seperti pengangkatan CPNS dan CPPPK, kebijakan mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah, hingga regulasi terkait sistem kerja Work From Anywhere (WFA).

“Kita menyambut baik forum seperti ini, karena menjadi ruang terbuka bagi daerah menyampaikan kendala dan kebutuhan riil di lapangan, terutama dalam pengangkatan CPNS dan PPPK, serta pelaksanaan mutasi dan promosi yang akuntabel,” ungkap Juli Suryadi.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya kejelasan aturan terkait sistem kerja ASN yang lebih fleksibel seperti Work From Anywhere, agar dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

“Konsep kerja fleksibel seperti WFA tentu menyesuaikan era digital saat ini, tetapi perlu regulasi yang jelas dan implementatif. Kita di daerah tentu siap mengikuti, sepanjang prinsip akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat tetap dijaga,” tambahnya.

“Kami berharap BKN dan Kementerian PANRB dapat lebih responsif terhadap usulan kebutuhan ASN di daerah, baik guru, tenaga kesehatan, maupun tenaga teknis lainnya yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

RDP ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menciptakan sistem birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.