Bupati Ketapang Berikan Informasi Pembangunan Saat Rapat Bersama Komisi V DPR RI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Bupati Ketapang Alexander Wilyo berikan paparan Kondisi Terkini dan Beberapa Usulan Pembangunan di Kabupaten Ketapang Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Kabupaten Ketapang bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Sabtu (21/06/2025).

Bupati menyampaikan bahwa kehadiran Komisi V DPR RI merupakan bentuk perhatian dan dukungan nyata dari pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah khususnya Kabupaten Ketapang.

Lebih lanjut, Ia juga menyampaikan bahwa kondisi terkini jalan rusak yang ada di Kabupaten Ketapang belum mendapatkan penanganan yang baik karena keterbatasan anggaran, terutama jalan Pelang-Kepuluk-Batu Tajam.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan terkait rencana pemerintah Kabupaten Ketapang untuk mengaktifkan kembali Pasar Rangga Sentap, yang nantinya di kawasan sekitar pasar Rangga Sentap tersebut akan diusulkan pembangunan Waterforn.

Baca juga: Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Sambut Kedatangan Wamen Pertanian dan Gubernur Kalbar

“Rencana pemekaran wilayah Kabupaten Ketapang, mengarah pada pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB). Usulan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan di Kabupaten Ketapang," ujar Bupati. 

Adapun 3 DOB yang diusulkan lanjut Bupati, yaitu Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, Kabupaten Matan Hulu, dan Kabupaten Hulu Aik.

Usulan pemekaran ini telah mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini menunggu persetujuan dari DPRD Provinsi.

Terkait bandara pemerintah Kabupaten Ketapang telah melakukan koordinasi agar penambahan panjang runway menjadi 2.200 meter.

Adapun terkait Pelabuhan Tembiluk yang sudah diserahkan kementerian kepada Pemkab Ketapang, nantinya Pemkab Ketapang akan berencana menjadikan pelabuhan tembiluk menjadi pelabuhan umum.

Sementara itu, Ketua komisi V DPR RI dalam kesempatan tersebut menyampaikan apa yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Ketapang melalui Bupati Ketapang nantinya akan diperjuangkan semaksimalnya di pemerintah pusat. (*)