Satu Pekan Pasca Aksi, Tuntutan AMBU Masih Belum Ditindaklanjuti DPRD Mempawah

Muslim, selaku Koordinator Lapangan AMBU, menyampaikan kekecewaannya atas belum adanya tindak lanjut dari aspirasi yang mereka suarakan secara terbuka

Penulis: Ramadhan | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RAMADHAN
WAWANCARA - Muslim, selaku Koordinator Lapangan AMBU, menyampaikan kekecewaannya atas belum adanya tindak lanjut dari aspirasi yang mereka suarakan secara terbuka. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Satu pekan telah berlalu sejak Aliansi Masyarakat Bersatu (AMBU) Desa Pasir menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Mempawah.

Namun, hingga saat ini, tuntutan yang mereka suarakan belum juga mendapat tanggapan nyata dari pihak DPRD maupun pemerintah daerah.

Dalam aksi yang digelar pekan lalu, AMBU menyuarakan sejumlah tuntutan utama, di antaranya penutupan operasional PT Citra Meta Sinergi yang dianggap merugikan lingkungan dan masyarakat.

Pengawasan terhadap aktivitas kendaraan angkutan milik PT Modern, serta peningkatan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap aktivitas perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Desa Pasir.

Muslim, selaku Koordinator Lapangan AMBU, menyampaikan kekecewaannya atas belum adanya tindak lanjut dari aspirasi yang mereka suarakan secara terbuka.

Kejuaraan Renang Bhayangkara ke-79 Polres Mempawah Sukses Digelar, Ini Daftar Pemenangnya

“Apa yang kita tuntut dalam demo itu jelas dan berdasarkan kepentingan masyarakat. Saat itu pihak DPRD berjanji akan segera menindaklanjuti, tapi sampai sekarang belum ada realisasi apa pun,” ujarnya, Jumat 20 Juni 2025.

Menurut Muslim, masyarakat Desa Pasir kini masih menunggu langkah konkret dari DPRD Mempawah.

Ia menegaskan bahwa aksi tersebut bukan dilakukan tanpa dasar, melainkan sebagai bentuk kepedulian warga terhadap keselamatan lingkungan dan keselamatan pengguna jalan yang terganggu akibat aktivitas angkutan berat.

“Kami bukan menolak investasi, tapi perusahaan juga harus taat aturan dan menjaga dampak lingkungan serta keselamatan. Pengawasan itu tanggung jawab DPRD dan pemerintah daerah,” tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa jika dalam waktu dekat belum ada tindak lanjut yang jelas, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk kembali menggelar aksi yang lebih besar sebagai bentuk desakan.

“Kami akan tetap menunggu itikad baik dari pemerintah. Tapi kalau masih diabaikan, kami siap turun lagi dengan massa yang lebih besar,” tutupnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved