Program MBG, Dapur Sekolah Jadi Solusi Pemprov Kalbar untuk Daerah Terpencil, Bakal Punya 586 Dapur

Untuk memperkuat koordinasi, para Bupati dan Wakil Bupati dari seluruh kabupaten kota di Kalbar telah dihadirkan dalam acara tersebut. 

Penulis: Anggita Putri | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI
FOTO BERSAMA - Foto bersama Gubernur Ria Norsan usai kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat, yang berlangsung di Balai Petitih, 3 Juni 2025. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus bergerak cepat dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengungkapkan bahwa sebanyak 586 dapur Mitra SPPG bakal disiapkan untuk melayani kebutuhan makan bergizi di seluruh wilayah Kalbar

Namun, hingga saat ini, baru sekitar 40 dapur yang telah tersedia dan beroperasi di berbagai wilayah di Kalbar.

“Dapur umum harus siap di seluruh Kalbar. Ini penting agar pelaksanaan program makan bergizi bisa merata,” ujar Gubernur Norsan usai kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat, yang berlangsung di Balai Petitih, 3 Juni 2025.

Untuk memperkuat koordinasi, para Bupati dan Wakil Bupati dari seluruh kabupaten kota di Kalbar telah dihadirkan dalam acara tersebut. 

Selain itu hadir juga, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. 

“Insya Allah, setelah kegiatan ini, semuanya bisa disinergikan agar pelaksanaan di lapangan lebih maksimal,” tambahnya.

Bupati Sambas Satono Teken Nota Kesepahaman Program MBG, Sebut Wujudkan SDM Tangguh

Mengantisipasi kendala geografis di daerah yang sulit dijangkau, Pemprov Kalbar berencana mendirikan dapur di masing-masing sekolah dengan jangkauan sekolah yang sulit dijangkau. 

Hal ini diharapkan dapat menjaga kualitas makanan yang disajikan.

“Jangan sampai karena sekolahnya jauh, makanan yang dikirim sudah berubah rasa. Solusinya, masak langsung di sekolah,” tegas Gubernur.

Selain menjamin ketersediaan makanan, program ini juga mendorong pemberdayaan petani dan pelaku usaha lokal. 

Pemprov Kalbar menargetkan penggunaan bahan pangan lokal seperti beras kampung dari petani desa, sementara daging dan telur bisa dipasok dari wilayah perkotaan di masing-masing kabupaten kota.

Langkah ini sekaligus menjadi strategi untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendukung ekonomi lokal melalui rantai pasok yang berkelanjutan. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved