Gubernur Ria Norsan Temui Mahasiswa yang Gelar Aksi di Depan Kantor Gubernur Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah mahasiswa menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kalbar, Senin 2 Juni 2025 sore.

Masa yang tergabung dalam Solmadapar ini juga membawa spanduk bertuliskan "Rakyat Tak Butuh Kata Tapi Aksi Nyata" serta dua ban motor.

Tampak sebelum akan melakukan orasi, sejumlah mahasiswa yang tergabung di Solmadapar ini melakukan negosiasi yang dilakukan oleh anggota Satpol PP Prov Kalbar.

"Kita mengharapkan adik-adik intelektual ini menyampaikan orasi boleh, tapi tidak membakar ban, kita sepakat dulu," ujarnya.

Terdengar juga beberapa mahasiswa ini meminta kehadiran Gubernur Kalbar H Ria Norsan untuk menemui dan mendengarkan orasi mereka.

Selain puluhan anggota Satpol PP Prov Kalbar, tampak sejumlah anggota Polri dari jajaran Polresta Pontianak melakukan pengamanan.

Gubernur Kalbar, H Ria Norsan menyambut kedatangan mahasiswa dengan ramah.

Sehingga terjadilah dialog positif. Tampak Gubernur duduk di tangga sambil berdialog dengan mahasiswa.

Baca juga: Pro Kontra Pemotongan Gaji Pegawai Pemprov 2,5 Persen, Norsan Sampaikan Dalil Alquran Sebagai Dasar

Refleksi Hari Pancasila, Mahasiswa Pontianak Tuntut Negara Kembali ke Jalan Keadilan Sosial:

Dalam momentum Hari Lahir Pancasila, sejumlah organisasi kemahasiswaan di Kalimantan Barat yang tergabung dalam aliansi GMKI, GMNI, HIMAKATRA, dan HMI menggelar Dialog Interaktif bertajuk “Refleksi Pancasila antara Idealisme dan Realita”, yang berlangsung di Tokam Gajah Mada, Minggu 1 Juni 2025, sore.

Dalam kegiatan ini turut hadir empat ketua komisariat dari organisasi kemahasiswaan lintas kampus di Pontianak, yaitu Irvan Surya (GMKI Komisariat UNOSO), Syarif Falmu (HIMAKATRA Pontianak), Roland Alfa Diapriel (GMNIKomisariat UNOSO), dan Joko Pratama (HMI Komisariat Insan Cita). 

Dalam forum itu, para mahasiswa sepakat bahwa Pancasila hari ini berada dalam persimpangan jalan: antara idealisme yang diagungkan dan realita yang menyakitkan dan bahkan Pancasila merupakan suatu angan – angan.

“Kalau kita bicara Keadilan Sosial, maka kita harus jujur: akses pendidikan di Indonesia masih timpang. Anak-anak di desa tertinggal tak punya fasilitas belajar yang layak. Ini bukan hanya soal pembangunan, tapi soal keadilan yang dijanjikan Pancasila,” ujar Ketua GMNI Komisariat UNOSO, Roland Alfa Diapriel.

Sementara itu, Syarif Falmu selaku Ketua HIMAKTARA Pontianak menyoroti lemahnya pengamalan nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan.