45 Soal PKN Kelas 8 Semester 2 Kurikulum Merdeka Kunci Jawaban Ulangan UTS UAS 2025

20.     Berikut ini yang bukan tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara bagi Indonesia merdeka adalah…
A. Ir. Soekarno
B. Drs. Moh. Hatta
C. Prof. Mr. Soepomo
D. Moh. Yamin
Kunci Jawaban: B

21.     Pancasila mengandung aspek nilai-nilai moral yang sangat tinggi dan perlu dihayati dan diamalkan oleh bangsa Indonesia. 
Aspek nilai-nilai moral tersebut meliputi ....
A. sikap, perilaku, dan konsep moral
B. perilaku, konsep, dan sikap moral
C. konsep, perilaku, dan sikap moral
D. konsep, sikap, dan perilaku moral
Kunci Jawaban: D

22.     Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah sebuah badan yang dibentuk untuk merumuskan dasar negara yaitu Pancasila. 
Adapun naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berasal dari Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Negara Indonesia setelah dilakukan penyesuaian tersebut disahkan/ditetapkan oleh PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945.
Hasil kerja panitia sembilan yang memuat rumusan dasar negara Indonesia merdeka adalah...
A. rancangan hukum dasar
B. Piagam Jakarta
C. Pembukaan UUD
D. Dasar Negara
Kunci Jawaban: B

23.     Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara dan ligatur dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. 
Kata ligatur berarti ....
A. pemersatu
B. mengatur
C. penting
D. landasan
Kunci Jawaban: A

24.     Di bawah ini yang merupakan contoh nilai praksis Panacasila sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari adalah….
A. setiap orang berhak melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
B. setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
C. setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun
D. setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Kunci Jawaban: A

25.     Berikut ini yang termasuk lembaga negara nonstruktural ….
A. MPR
B. DPR
C. DPD
D. BPK
Kunci Jawaban: D

26.     Berikut ini yang bukan merupakan contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ….
A. Mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing
B. Mengamalkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dengan membantu orang lain yang sedang kesusahan
C. Mengamalkan sila Persatuan Indonesia dengan mengikuti upacara bendera dengan khidmat
D. Mengamalkan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dengan menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat
Kunci Jawaban: B

27.     Berikut ini yang bukan merupakan contoh pengamalan Pancasila sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ….
A. Mengakui persamaan derajat antar manusia
B. Menghormati hak dan kewajiban orang lain
C. Menjaga kelestarian lingkungan hidup
D. Melakukan diskriminasi terhadap orang lain
Kunci Jawaban: B

28.     Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak termuat dalam..
A. UU Nomor 12 Tahun 2002
B. UU Nomor 35 Tahun 2014
C. UU Nomor 22 Tahun 2022
D. UU Nomor 13 Tahun 1999
Kunci Jawaban: B

29.     Pihak yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah..
A. DPD
B. MPR
C. DPR
D. Mahkamah Konstitusi
Kunci Jawaban: C

30.     Fungsi dari Peraturan Pemerintah (PP) adalah...
A. Pedoman pokok menjalankan aturan negara
B. Menjelaskan secara rinci hal-hal yang diatur dalam UU
C. Peraturan yang dikeluarkan jika ada kondisi darurat
D. Mewadahi kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden
Kunci Jawaban: B

31.     Peraturan yang ada di lingkup RT/RW dibuat demi ketertiban dan kenyamanan semua warga. 
Dalam penyusunan tata tertib atau aturan tersebut, anggota masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui ....
A. Musyawarah
B. Demonstrasi
C. Surat kaleng
D. Petisi
Kunci Jawaban: A

32.     Pariwisata merupakan sektor penting dalam pembangunan daerah selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi perkotaan. 
Dalam merancang kebijakan soal pariwisata tersebut, pihak yang berhak membuat peraturan adalah...
A. Pemerintah kota setempat
B. DPR
C. DPD
D. MPR
Kunci Jawaban: A

33.     Aturan yang mengatur kebijakan nasional dan dapat mencakup berbagai aspek, seperti pengangkatan pejabat, penetapan kebijakan ekonomi, pengaturan keamanan, dan perubahan struktur pemerintahan adalah..
A. Peraturan Pemerintah
B. Tap MPR
C. Keputusan Presiden
D. RUU DPR
Kunci Jawaban: C

34.     Yogyakarta begitu terkenal dengan pariwisatanya. 
Salah satunya karena pemerintah provinsi mengeluarkan peraturan..
A. Perda DIY Nomor 1 Tahun 2019
B. Perda DIY Nomor 2 Tahun 2020
C. Perda DIY Nomor 4 Tahun 2014
D. Perda DIY Nomor 10 Tahun 2015
Kunci Jawaban: A