Kendalikan Inflasi Akhir Tahun 2024, Pemprov Kalbar Gelar High Level Meeting TPID

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menyambut moment Natal dan Tahun Baru, pemerintah daerah terus berupaya menjaga pasokan dan harga pangan. 

Pj Gubernur Kalbar, Harisson mengatakan, Menindaklanjuti Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor B/EK.02.01/309/M.EKON/11/2024 tanggal 29 November 2024 terkait Upaya Menjaga Stabilisasi Harga dan Mendorong Aktivitas Ekonomi pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Pemerintah Daerah diminta untuk mengambil langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan dan kelancaran distribusi barang. 

“Beberapa poin utama yang ditekankan dalam surat tersebut mencakup upaya menjaga ketersediaan stok cabai rawit dan bawang merah, mengendalikan kenaikan harga komoditas seperti daging ayam dan telur ayam ras, memastikan kelancaran logistik angkutan barang, serta mengendalikan harga tarif angkutan darat, laut, dan udara. 

Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan ketersediaan kebutuhan pangan guna mendukung program “Makan Bergizi Gratis” yang akan dilaksanakan pada Januari 2025,” ungkapnya dalam kegiatan High Level Meeting TPID Kalimantan Barat di aula Kantor Bank Indonesia Kalimantan Barat pada Selasa, 17 Desember 2024. 

• Pj Bupati Mempawah Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Secara Virtual Bersama Presiden Prabowo

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah diinstruksikan melaksanakan berbagai langkah strategis.

Salah satunya adalah menggelar operasi pasar murah melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM), melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta meningkatkan pemantauan harga bersama Satuan Tugas Pangan dan Aparat Penegak Hukum. 

“Langkah ini bertujuan untuk mengatasi kenaikan harga yang tidak wajar, gangguan distribusi, serta potensi penimbunan bahan pokok, termasuk BBM dan LPG.

Pemerintah juga diharapkan memastikan stok dan pasokan pangan seperti beras, cabai, bawang merah, daging, dan telur ayam ras di semua lini, mulai dari pemerintah daerah, gudang penyimpanan, pasar tradisional, ritel modern, hingga tingkat produsen,” jelasnya.

Di samping itu, kelancaran distribusi logistik juga menjadi prioritas dengan memastikan armada angkutan bahan pangan beroperasi optimal, memantau rute dan frekuensi perjalanan, serta berkolaborasi dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan. 

Untuk mengelola ekspektasi masyarakat, pemerintah diminta melakukan komunikasi publik secara intensif mengenai ketersediaan pasokan dan upaya yang telah dilakukan.

Himbauan konsumsi wajar dan belanja bijak juga disampaikan melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, media sosial, serta iklan layanan masyarakat.

• Bank Indonesia Tahan BI Rate 6 Persen dan Fokus Perhatikan Gerak Nilai Tukar Rupiah

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, N A  Anggini Sari menjelaskan posisi Bank Indonesia sebagai Wakil Ketua TPID Kalbar, telah mendengarkan sejumlah tantangan yang disampaikan oleh kepala daerah atau yang mewakili dari 14 kabupaten kota se Kalbar.

“Tadi kita dengar di Kayong Utara terjadi kenaikan harga pangan. Maka kita siap melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) agar masyarakat mendapatkan harga yang tidak setinggi saat ini,” ungkap Anggini Sari.

Menurutnya, sinergi ini bertujuan untuk menekan kenaikan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru sehingga harga tetap stabil hingga awal Januari 2025.

Dalam jangka menengah dan panjang, BI Kalbar juga menekankan pentingnya penyegaran Roadmap TPID dengan strategi 4K yang mencakup Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.