KSBI Kalbar Sebut UMP 6,5 Persen Sudah Melalui Kajian Oleh Pemerintah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan Upah MInimum Tahun 2025.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen.

Dimana untuk UMP 2025 ini akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024, kemudian untuk Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota paling lambat diumumkan pada tanggal 18 Desember 2024.

Menanggapi hal ini, Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalimantan Barat, Suherman mengatakan penetapan kenaikan UMP tersebut sudah melalui kajian mendalam dari Pemerintah.

"Pertama Presiden dalam menetapkan besarnya kenaikan UM tidak menggunakan formula PP 51, menetapkan nilai kenaikan 6,5 persen tentunya sudah melalui kajian yang mendalam dari Pemerintah," katanya kepada tribunpontianak.co.id, Kamis 5 Desember 2024.

Kendati keputusan itu sedikit melenceng dari keinginan KSBSI yaitu di kisaran 7 persen, pihaknya juga akan tetap menghormati Keputusan Presiden tersebut.

"Semoga saja unsur Pengusaha dapat menerima ini," ujarnya.

Baca juga: OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Duta Niaga Pontianak, Pastikan Dana Nasabah Dijamin LPS

Lebih lanjut dikatakannya, mengenai Upah Minimum Sektoral yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi sudah sesuai dengan salah satu amar putusan MK tentang itu. Dimana Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral.

"Artinya ini sudah sesuai, jika Pemerintah benar-benar mengikuti Putusan MK," pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!