Muda Mahendrawan-Jakius Nilai Bantu Keuangan Akan Sejahterakan Masyarakat Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Nomor urut 3 H Muda Mahendrawan dan Jakius Sinyor pastikan akan mendorong pengembangan dan pembangunan untuk 14 kabupaten/kota se kalbar.

Menurut Cagub H Muda Mahendrawan dengan program bantuan keuangan untuk 14 kabupaten kota tersebut manfaat akan dirasakan oleh masyarakat dari kota hingga desa, ketimbang menjadi dana sisa atau sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa)

Namun, bantuan keuangan yang dimaksud bukan seperti BLT. Cagub Kalbar nomor urut 3 Muda Mahendrawan menjelaskankan, bantuan keuangan ini adalah skema alur proses pembangunan.

Dimana, pemerintah provinsi bisa membantu kabupaten/kota dengan menitipkan anggaran ke pemerintah setempat.

Sebagai contoh, biasanya masyarakat di kabupaten mengeluhkan terkait jalan di daerahnya yang rusak. Jalan ini adalah akses yang digunakan masyarakat sehari-hari, jalan untuk keluar masuknya hasil bumi, dan sebagainya. 

Baca juga: Konferensi Pers, Muda Mahendrawan: Pemerintah Provinsi itu Ibarat Orangtua bagi Kabupaten dan Kota

Bantuan keuangan ini bisa pemerintah provinsi lakukan dengan menitipkan anggaran ke pemerintah kabupaten/kota melalui skema bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota

“Jadi regulasinya Gubernur membuat Peraturan Gubernur yang isinya tentang bantuan keuangan untuk jalan. Nanti dilampirkan secara rinci terkait luas jalan yang akan diperbaiki, jumlah dana, lokasi jalannya. Nanti, dana itu akan masuk di APBD tapi masuk juga ke kabupaten. Jadi nanti yang mengerjakan atau mengeksekusi perbaikan jalan itu dinas di kabupaten, bukan dinas di provinsi. Kalau dinas provinsi yang mengerjakan itu memang tidak bisa,” jelas Muda saat diwawancarai, pada Sabtu 26 Oktober 2024

Menurut Muda, keterbatasan anggaran kabupaten/kota pasti mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ada, ekonomi, pendidikan, kualitas kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk itu, pemerintah provinsi harus membantu.

“Selama 5 tahun terakhir ini, kewalahan pemerintah kabupaten ini. Pemerintah provinsi harusnya bisa memperkuat kabupaten/kota,” kata mantan Bupati Kubu Raya dua periode ini

Cagub Muda menuturkan, untuk membantu masyarakat tidak bisa lagi dilihat dari kewenangan siapa. Tinggal, mau atau tidaknya membantu.

“Ini bukan masalah kewenangan, tapi bagaimana cara kita membantu masyarakat. Ini yang harus dibantu masyarakat, apalagi sumber dananya dari masyarakat yang membayar pajak. Jadi saya pikir itu hak masyarakat juga,” tegasnya

Kalau misalnya setiap tahun semua kabupaten bisa dibantu, Muda yakin akan ada percepatan ekonomi dan percepatan infrastruktur yang bisa membantu perekonomian masyarakat, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan juga akan berpengaruh, sehingga IPM akan lebih cepat. 

“Sekarang ini tinggal mau atau tidaknya saja, bukan tidak bisa. Kita harus berpikir out of the box, jangan berpikir oh ini tidak bisa karena bukan kewenangan. Jangan seolah-olah ngeles tidak bisa, padahal ada jalan dan itu legal. Provinsi lain juga banyak melakukan bantuan keuangan ini karena mereka sadar kabupaten perlu,” sebut Muda.

Terkait dengan kepemilikan aset, Muda menekankan bahwa bantuan keuangan ini yang menyediakan adalah pemerintah provinsi namun yang mengerjakan adalah pemerintah kabupaten/kota lewat dinas terkait, sehingga aset tetap milik kabupaten.

“Kalau pemerintah provinsi yang mengerjakan, itu menjadi aset provinsi. Makanya dengan bantuan keuangan supaya tidak melanggar kepemilikan aset itu, karena yang mengerjakan dari kabupaten jadi aset kabupaten, bukan aset provinsi,” pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!