Karhutla di Kalbar

Direktur Teraju Sebut Pemerintah Belum Siapkan Teknologi Khusus Tanggulangi Karhutla di Kalbar

Selain menyiapkan teknologi, Agus juga mengatakan bagaimana kerjasama antar stakeholder juga menjadi sangat penting, baik itu dengan mahasiswa dan NGO

Humas Polres Melawi
Polisi Beri imbauan dan patroli pencegahan Karhutla di wilayah hukumnya, Selasa 16 Juli 2024. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalbar kerap kali menjadi momok bagi di lingkungan masyarakat dan pihak terkait. Bahkan Karhutla sendiri terjadi hampir di setiap tahunnya.

Menanggapi kejadian yang terus berulang, Direktur Eksekutif Teraju Indonesia, Agus Sutomo menyinggung tentang pembukaan lahan dengan kearifan lokal dan perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.

"Kalau itu misalnya petani yang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, selain itu kearifan lokal ya memang teknologinya belum disiapkan pemerintah," katanya kepada tribunpontianak.co.id, Rabu 17 Juli 2024.

Dengan ini dikatakannya, penting bagi pemerintah untuk menyiapkan teknologi dalam bidang pertanian yang dapat digunakan bagi para petani/masyarakat.

"Karena itu penting pemerintah harus menyiapkan teknologi pertanian yang tidak membakar," ujarnya.

Kadiskes Kalbar Sebut Belum Ada Kasus ISPA yang Dilaporkan Akibat Karhutla

Selain menyiapkan teknologi, Agus juga mengatakan bagaimana kerjasama antar stakeholder juga menjadi sangat penting, baik itu dengan mahasiswa dan NGO yang sudah berpraktek untuk berlahan tidak dengan cara dibakar.

"Selama ini, hal-hal seperti ini cukup urgen untuk dilakukan oleh pemerintah dan sebenarnya setiap tahun itu sudah ada prediksi dan mitigasinya, sudah disiapkan dari awal terkait solusi demi solusi. Jika kemudian itu tidak bisa dilakukan maka akan repot," jelasnya.

Di sisi lain, dirinya menjelaskan bagaimana lahan gambut ini sendiri jika dengan suhu yang cukup tinggi maka bisa memicu adanya titik api dan sangat mudah terbakar.

"Jadi lahan gambut ini memang harus benar-benar diperhitungkan dan sampai hari ini pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan selama ini hanya penegakan hukum dan penindakannya saja tidak ada mitigasi kongkrit. Itu belum dilakukan," pungkasnya. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved