40 SOAL PKN Kelas 10 SMA MA Ulangan/Ujian UTS UAS Semester 1 K Merdeka 2024 Terbaru & Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ujian PKN kelas 10.

Ada beberapa contoh soal ujian PPKN yang dirangkum dalam artikel ini sebagai bahan belajar.

Cermati setiap pertanyaan yang ada dalam artikel ini sebagai bahan belajar.

Carilah berbagai referensi soal latihan untuk meningkatkan kompetensimu.

Semakin banyak latihan soal tentu akan semakin banyak pengetahuan yang kamu dapatkan.

(Lengkap soal dan kunci jawaban semua pelajaran Kelas 10 klik link)

Soal PKN Kelas 10:

1. Hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai kepentingan masayarakat setempat sesuai dengan undang-undang disebut ….
a. otonomi daerah
b. peraturan daerah
c. pemerintah daerah
d. daerah otonom
e. PERDA

Jawaban : a

Baca juga: 50 SOAL Informatika TIK Kelas 10 SMA Ulangan/Ujian UAS Semester 2 K Merdeka Terbaru 2024 & Jawaban

2. Dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia adalah ….
a. UU No. 26 Tahun 2000
b. UU No. 12 Tahun 2006
c. UU No. 39 Tahun 1999
d. UU No. 28 Tahun 1999
e. UU No. 32 Tahun 2004

Jawaban : e

3. Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya merupakan pelaksanaan dari asas ….
a. sentralisasi
b. desentralisasi
c. tugas pembantuan
d. profesionalitas
e. akuntabilitas

Jawaban : b

4. Perhatikan pernyataan berikut:
(1) Penyelenggaraan pendidikan
(2) Penyelenggaraan ketertiban
(3) Penyelenggaraan pertahanan keamanan
(4) Penetapan hari libur keagamaan nasional
(5) Pelayanan bidang ketenagakerjaan

Dari peryataan di atas yang merupakan kewenangan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota ditunjukkan pada nomor ….
a. (1), (2) dan (3)
b. (2), (3) dan (4)
c. (3), (4) dan (5)
d. (4), (5) dan (2)
e. (5), (2) dan (1)

Jawaban : e

5. Ariana adalah seorang anak balita yang terlahir di negara Canada yang menganut asas (ius soli). Ayah Ariana adalah seorang warga negara Brazil yang menganut asas (ius soli) sedangkan ibu Ariana berstatus sebagai warga negara Belanda (ius sanguinis) dalam kasus tersebut berlaku asas ….
a. ius solli
b. ius sanguinis
c. bipatride
d. multipatride
e. apatride

Jawaban : c

6. Hak untuk menolak status kewarganegaraan disebut hak ….
a. repudiasi
b. opsi
c. angket
d. stelsel pasif
e. stelsel aktif

Jawaban : a

7. Di bawah ini yang merupakan faktor penyebab hilangnya status kewarganegaraan sebagai WNI adalah ….
a. menikah dengan pria asing
b. berdomisili di luar negeri
c. bekerja di luar negeri lebih dari 10 tahun
d. menempuh pendidikan ke luar negeri
e. masuk ke dalam dinas tentara asing

Jawaban : e

8. Kasus pembantaian etnik rohingya di Myanmar oleh kaum budha yang ditambah dengan sikap pemerintah Myanmar yang cendereng acuh dan melakukan pembiaran merupakan merupakan contoh perbuatan yang tidak sesuai dengan pasal ….
a. 27 ayat (1)
b. 28 A
c. 28 D ayat (1)
d. 29 ayat (2)
e. 30 ayait (1)

Jawaban : d

9. Lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi/ UUD untuk mencapai tujuan negara disebut lembaga …
a. negara
b. nasional
c. suprastruktur
d. insfrastruktur
e. independen

Jawaban : a

10. Di bawah ini yang merupakan susunan dari lembaga negara Indonesia sebelum amandemen adalah ….
a. MA, MK, presiden, DPR, BPK, KPK
b. Presiden, DPR, DPD, MPR, BPK, MA
c. BPK, DPR, MA, KY, DPA, presiden
d. Presiden, BPK, DPA, MK, KY, DPR
e. DPR, BPK, DPA, MA, presiden, MPR

Jawaban : e

11. Lembaga suprastruktur politik yang menjalankan kekuasaan yudikatif di Indonesia adalah ….
a. MK
b. POLRI
c. KPK
d. Jaksa
e. Pengacara

Jawaban : a

12. Orang yang secara hukum diakui sebagai bagian dari anggota suatu negara disebut ….
a. rakyat
b. warga negara
c. bukan warga negara
d. penduduk
e. bukan penduduk

Jawaban : b

13. Duta besar dan konsul negara Inggris yang berkedudukan di ibu kota Jakarta dan berdomisili secara bertahun-tahun di Indonesia dapat digolongkan sebagai ….
a. penduduk
b. warga negara
c. rakyat
d. bukan penduduk
e. bukan warga negara

Jawaban : e

14. Asas penetapan status kewarganegaraan yang didasarkan pada keturunan disebut asas ….
a. ius solli
b. ius sanguinis
c. ius communis
d. ius nullius
e. pewarganegaraan

Jawaban : b

15. Dalam hal penetapan status kewarganegaraan, Indonesia merupakan negara yang menerapkan asas ….
a. ius solli
b. ius sanguinis
c. ius communis
d. ius nullius
e. ius solli dan sanguinis

Jawaban : e

17. Penyelenggara urusan pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota negara adalah definisi dari ….
a. kementerian pusat
b. PERDA
c. lembaga penyelenggara pemerintahan
d. pemerintah pusat
e. pemerintah daerah

Jawaban : d

18. Di bawah ini yang merupakan hubungan antara lembaga MPR dan presiden adalah ….
a. memberikan pertimbangan dalam pembuatan grasi
b. mengusulkan calon hakim agung
c. membasah RUU yang berkenaan dengan otoda
d. memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan UUD
e. keduanya memegang kekuasaan kehakiman

Jawaban : d

19. Penyelenggara pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan adalah definisi dari ….
a. pemerintah pusat
b. pemerintah daerah
c. perda
d. sistem otoda
e. perangkat daerah

Jawaban : b

20. Di bawah ini merupakan urusan dari pemerintah pusat yang tidak bisa diwakilkan pada pemerintah daerah, kecuali ….
a. moneter dan fiskal
b. yustisi
c. agama
d. pertahanan dan keamanan
e. administrasi kependudukan

Jawaban : e

21. Di bawah ini merupakan kewenangan pemerintah pusat dibidang yustisi kecuali ….
a. mendirikan lembaga peradilan
b. mengangkat hakim
c. mengangkat jaksa
d. memberikan grasi
e. menetapkan kebijakan keamanan nasional

Jawaban : 

22. Lembaga politik yang dibentuk oleh masyarakat atas dasar kebebasan warga negara dalam berorganisasi merupakan pengertian dari lembaga ….
a. negara
b. pemerintah
c. suprastruktur
d. insfrastruktur
e. independen

Jawaban : d

22. Perhatikan pernyataan di bawah ini:
(1) Parpol
(2) POLRI
(3) KPK
(4) KOMNAS HAM
(5) ORMAS
(6) LSM
Dari peryataan di atas yang termasuk dalam lembaga insfrastruktur politik ditunjukkan oleh nomer ….
a. (1), (2), dan (3)
b. (2), (3), dan (4)
c. (3), (4), dan (5)
d. (4), (5), dan (6)
e. (5), (6), dan (1)

Jawaban : e

23. Menyatakan keadaan damai, perang, mengangkat duta besar atau konsul merupakan salah satu tugas dan wewenang presiden sebagai kepala ….
a. pemerintahan
b. negara
c. eksekutif
d. federatif
e. NKR

Jawaban : b

24. Lembaga MPR merupakan lembaga negara yang memiliki jumlah anggota sebanyak 692 yang terdiri dari lembaga ….
a. DPR dan DPRD
b. DPR dan BPK
c. DPR dan DPD
d. DPR dan DPA
e. MA dan KY

Jawaban : c

25. Dalam pasal 22 C UUD NRI Tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara yang dipilih dari setiap provinsi dengan cara ….
a. di angkat oleh presiden
b. di usulkan oleh gubernur
c. pemilihan umum
d. diangkat oleh pemda
e. diusulkan MPR

Jawaban : c

26. Lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi adalah ….
a. DPR
b. MPR
c. MA
d. MK
e. KY

Jawaban : c

27. Lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang untuk mengusulkan hakim agung, menjaga, menegakkan kehormatan dan martabat perilaku seorang hakim adalah ….
a. MA
b. MK
c. KY
d. DPA
e. Presiden

Jawaban : c

28. Perhatikan pernyataan berikut:
(1) Kekuasaan federative
(2) Kekuasaan inspektif
(3) Kekuasaan yudikatif
(4) Kekuasaan eksekutif
(5) Kekuasaan legislatif
(6) Kekuasaan konstitutif

Dari pernyataan di atas yang merupakan sistem pembagian kekuasaan menurut tokoh bernama Montesquieu ditunjukkan oleh nomor ….
a. (1), (2) dan (3)
b. (2), (5) dan (4)
c. (3), (5) dan (1)
d. (4), (5) dan (3)
e. (5), (6) dan (3)

Jawaban : d

29. Di bawah ini yang merupakan pelaksanaan dari kekuasaan federatif menurut tokoh John Locke adalah ….
a. mengusulkan RUU dan RAPBN
b. menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain
c. mengangkat hakim dan jaksa
d. mengesahkan RUU menjadi UU
e. melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara

Jawaban : b

30. Kekuasaan untuk merubah dan menetapkan UUD merupakan kewenangan dari lembaga kekuasaan ….
a. eksekutif
b. konstitutif
c. legislatif
d. yudikatif
e. federatif

Jawaban : b

31. Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur kestabilan nilai rupiah adalah ….
a. BPK
b. bank indonesia
c. inspektif
d. bank umum
e. asuransi

Jawaban : b

32. Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan merupakan pelaksanaan dari kekuasaan ….
a. federatif
b. konstitutif
c. eksaminatif
d. inspektif
e. yudikatif

Jawaban : e

33. Di bawah ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pancasila, kecuali ….
a. keadilan
b. kemanusiaan
c. kerakyatan
d. ketuhanan
e. kemerdekaan

Jawaban : e

34. Di bawah ini merupakan sikap yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan negara, kecuali ….
a. bersedia dan siap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara jika diperlukan
b. mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa indonesia
c. mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air indonesia
d. menempatkan kepentingan bangsa sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi maupun golongan
e. ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Jawaban : e

35. Dalam traktat konferensi hukum laut internasional, zona ekonomi eksklusif (ZEE) merupakan wilayah laut yang memiliki lebar ….
a. 20 mil
b. 200 mil
c. 500 mil
d. 1000 mil
e. 10.000 mil

Jawaban : b

36. Wilayah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun wilayah tersebut berada di wilayah negara lain disebut wilayah ….
a. teritorial
b. eksteritorial
c. res communis
d. res nullis
e. perbatasan

Jawaban : b

37. Negara Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan sebutan (Archipelago) atau negara kepualauan terluas di dunia dengan jumlah pulau sebanyak ….
a. 250.000 pulau
b. 17.580 pulau
c. 15.000 pulau
d. 16.508 pulau
e. 17. 508 pulau

Jawaban : e

38. Di bawah ini lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memilih 9 orang hakim konstitusi menurut pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945 adalah ….
a. MK, MA dan KY
b. DPR, MPR, dan presiden
c. MA, presiden, dan DPR
d. BPK, DPR, dan MPR
e. MPR, DPR dan DPD

Jawaban : c

39. Di bawah ini merupakan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa lembaga MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun tercantum dalam pasal ….
a. 2 ayat (1)
b. 2 ayat (2)
c. 22 C
d. 22 E
e. 23 A

Jawaban : d

40. Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengajukan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden ke MK adalah ….
a. MPR
b. DPR
c. MA
d. KY
e. DPA

Jawaban : b

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini