Resmi Berubah! Besaran Gaji Komisaris Perusahaan BUMN yang Kini Mendadak Dijabat Politikus

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut perubahan formasi Komisaris di perusahaan BUMN Indonesia yang kini mendadak ramai dijabat politikus lengkap rincian besaran Gaji terbaru cek disini.

Sejumlah anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, kader Partai Gerindra, dan orang terdekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditunjuk menjadi komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mengutip Kompas.com, setidaknya ada belasan orang terdekat TKN Prabowo-Gibran dan Jokowi menjabat sebagai komisaris.

Sebut saja anggota Dewan Pakar TKN Fuad Bawazier yang menjabat sebagai Komisaris Utama MIND ID. Lalu Wakil Ketua TKN sekaligus Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie yang menjadi komisaris perusahaan tersebut.

Kemudian Wakil Bendahara TKN sekaligus anggota Dewan Pembina Gerindra, Simon Aloysius Mantiri menempati jabatan Komisaris Utama PT Pertamina.

• Penyebab Ribuan PNS Belum Terima Gaji ke-13 Tahun 2024 Cek Disini Lengkap Rincian Nominalnya

Ada pula Wakil Ketua TKN Condro Kirono sebagai Komisaris Independen PT Pertamina.

Daftarnya masih ada istri Komandan TKN Muhammad Arief Rosyid, Siti Zahra Aghnia yang merupakan Komisaris Independen Pertamina Patra Niaga.

Dilanjutkan pendukung TKN Prabowo-Gibran, Prabu Revolusi menjadi Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional.

Selanjutnya ada anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Siti Nurizka Puteri Jaya yang jadi Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang.

Jangan lupakan pula eks kader PSI yang jadi juru bicara Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019, Tsamara Amany yang menempati posisi Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara III serta Staf Khusus V Menteri BUMN Erick Thohir.

Lalu, berapa gaji atau honorarium yang didapat komisaris perusahaan BUMN?

Gaji komisaris BUMN

Penetapan remunerasi berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi komisaris perusahaan BUMN diatur melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-3/mbu/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Dalam Pasal 83 Permen BUMN tersebut tertulis, anggota dewan komisaris/dewan pengawas BUMN akan diberikan honorarium yang ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebagai berikut:

- Komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 45 persen dari direktur utama BUMN