Kunci Jawaban SMA
Latihan Soal PPKN Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka Semester Genap dan Kunci Jawaban
Latihan soal PPKN Kelas 11 SMA Semester Genap Kurikulum Merdeka. Ada 20 pertanyaan yang dirangkum sebagai bahan belajar siswa Kelas 11 SMA.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Latihan soal PPKN Kelas 11 SMA Semester Genap Kurikulum Merdeka.
Ada 20 pertanyaan yang dirangkum sebagai bahan belajar siswa Kelas 11 SMA.
Setiap dari pertanyaan disertai kunci jawaban.
Adanya kunci jawaban dapat mempermudah proses belajar siswa.
Kumpulan soal pertanyaan disiapkan untuk siswa berlatih.
Siswa bisa menggunakan soal Kelas 11 SMA untuk latihan belajar.
Soal ini berupa rangkuman pertanyaan pilihan ganda.
Berikut ini kunci jawaban soal PPKN Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka yang disadur dari beragam sumber.
[Cek Berita dan informasi kunci jawaban SMA klik di Sini]
1. Apa yang dimaksud dengan sistem hukum di Indonesia?
A. Susunan pengadilan di Indonesia.
B. Kumpulan undang-undang di Indonesia.
C. Aturan dan lembaga yang mengatur kehidupan hukum di Indonesia.
D. Proses pengadilan dalam penyelesaian konflik di Indonesia.
Jawaban: C
2. Lembaga hukum tertinggi di Indonesia yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang adalah…
A. Mahkamah Agung
B. Dewan Perwakilan Rakyat
C. Kementerian Hukum dan HAM
D. Mahkamah Konstitusi
Jawaban: B
3. Apa yang dimaksud dengan konstitusi?
A. Sekumpulan undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat.
B. Hukum yang dibuat oleh pemerintah.
C. Undang-undang dasar negara yang mengatur dasar-dasar negara.
D. Aturan resmi yang berlaku di masyarakat.
Jawaban: C
4. Badan yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di Indonesia adalah…
A. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
B. Kementerian Hukum dan HAM
C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
D. Mahkamah Agung
Jawaban: A
5. Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa perdata dan pidana di tingkat pertama disebut…
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan Negeri
C. Mahkamah Konstitusi
D. Pengadilan Tata Usaha Negara
Jawaban: B
6. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk…
A. Memeriksa kasus-kasus perdata.
B. Memutuskan sengketa antara pemerintah dan warga negara.
C. Menjatuhkan putusan atas kasus-kasus pidana.
D. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Jawaban: D
7. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang untuk…
A. Menjatuhkan putusan atas kasus-kasus pidana.
B. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
C. Menangani sengketa antara pemerintah dan warga negara.
D. Memutuskan kasus-kasus perdata di tingkat pertama.
Jawaban: B
8. Hakim yang duduk di Mahkamah Konstitusi dipilih oleh…
A. Presiden
B. Dewan Perwakilan Rakyat
C. Mahkamah Agung
D. Kementerian Hukum dan HAM
Jawaban: A
9. Fungsi dari Badan Pengawas Mahkamah Agung adalah…
A. Mengadili kasus-kasus hukum yang kompleks.
B. Mengawasi kinerja hakim-hakim di pengadilan.
C. Menyusun undang-undang baru.
D. Mengatur anggaran untuk keperluan pengadilan.
Jawaban: B
10. Tujuan utama sistem peradilan di Indonesia adalah…
A. Menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan.
B. Menegakkan keadilan dan kebenaran.
C. Melindungi kepentingan pemerintah.
D. Mencegah terjadinya konflik di masyarakat.
Jawaban: B
11. Dokumen untuk mencatat persetujuan yang bersifat sementara adalah?
A. modus vivendi
B. covenant
C. surat keputusan
D. charter
E. konvensi
Jawaban: A
12. Wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dibanding duta besar adalah?
A. duta
B. kuasa usaha
C. duta besar
D. atase
E. kuasa usaha tetap
Jawaban: A
13. Perjanjian yang melibatkan lebih dari dua negara disebut?
A. bilateral
B. multilateral
C. internasional
D. hubungan banyak negara
E. duateral
Jawaban: B
14. Tugas kekonsulan di bidang kebudayaan adalah?
A. memberikan dokumen perjalanan
B. mengawasi pelayanan pelaksanaan
C. bertindak sebagai sumber hukum
D. menjual budaya dalam negeri
E. mempromosikan kebudayaan
Jawaban: E
15. Unsur-unsur pembentukan negara yang sangat berdampak pada kekuatan kedaulatan negara adalah?
A. rakyat
B. pemerintahan
C. wilayah
D. kedaulatan
E. landasan
Jawaban: E
16. Bhinneka Tunggal Ika mengandung pengertian bahwa?
A. keanekaragaman budaya, namun tetap satu kesatuan
B. sekalipun berbeda-beda, namun tetap satu juga
C. sekalipun berbeda bahasa, namun tetap satu suku juga
D. sekalipun wilayahnya berpencar, namun tetap satu juga
E. sekalipun berbeda adat istiadat namun tetap satu juga
Jawaban: B
17. Demokrasi terpimpin adalah?
A. demokrasi berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
B. segala keputusan di tangan pemimpin
C. kekuasaan di tangan rakyat
D. demokrasi yang dijiwai nilai-nilai pancasila
E. demokrasi yang dipimpin oleh rakyat
Jawaban: A
18. Tujuan sosialisai remaja adalah?
A. menjadikan warga negara memiliki pengetahuan politik
B. menjadi warga negara berperan aktif
C. mendorong warga negara berpolitik
D. agar negara memiliki perilaku politik
E. agar warga negara berpartisipasi politik
Jawaban: A
19. Budaya politik di mana tingkat partisipasi politiknya rendah, merupakan jenis budaya politik?
A. partisipan
B. parokial
C. kaula
D. pasif
E. kolonial
Jawaban: B
20. Pada budaya politik parokial, tingkat partisipasi masyarakat rendah karena rendahnya?
A. tingkat pendidikan
B. tingkat ekonomi
C. kesadaran berdemokrasi
D. sikap politik
E. kepedulian masyarakat
Jawaban: A
(*)
Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI
Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini
Kurikulum Merdeka
kunci jawaban soal PPKN Kelas 11 SMA
kunci jawaban soal Kelas 11 SMA
Kunci Jawaban Soal PPKN
kunci jawaban sma
kunci jawaban
soal PPKN Kelas 11 SMA
Soal Kelas 11 SMA
Soal PPKN
Kelas 11 SMA
PPKn
45 Soal Pilihan Ganda Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 10 Kurikulum Merdeka 2025 Semester 1 |
![]() |
---|
45 Soal Essay Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 10 Semester 1 Tahun 2025 |
![]() |
---|
45 Soal Essay Fiqih Kelas 10 Kurikulum Merdeka 2025 Semester 1 |
![]() |
---|
45 Soal Fiqih Kelas 10 Kurikulum Merdeka 2025 Latihan Pilihan Ganda Semester 1 |
![]() |
---|
45 Soal Akidah Akhlak Kelas 10 Kurikulum Merdeka 2025 Semester 1 Pilihan Ganda |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.