Latihan Soal PPKN Kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka Semester Genap dan Kunci Jawaban

3. Mengapa usulan perubahan tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta begitu mudah dilakukan oleh para pendiri bangsa?

A karena para pendiri bangsa menginginkan agar Jepang memberikan kemerdekaan
B karena para pendiri bangsa mengikuti permintaan dari pemerintah Jepang
C karena para pendiri bangsa sangat mementingkan nasib dan persatuan bangsa
D karena para pendiri bangsa sangat mementingkan pemerintah yang baru berdiri
E karena para pendiri bangsa ingin segera merdeka

Jawaban: C

4. Berkaitan dengan rancangan asas atau dasar Indonesia Merdeka hasil sidang BPUPK, manakah pernyataan di bawah ini yang benar?

(Jawaban lebih dari satu)

A Soekarno menyebut Mukadimah
B Soekarno menyebut Piagam Jakarta
C M. Yamin menyebut Mukadimah
D M. Yamin menyebut Piagam Jakarta
E M. Yamin menyebut Piagam Mukadimah

Jawaban: A, D

5. Agenda setelah rapat BPUPK adalah menyiapkan dan mematangkan serta mengesahkan hal-hal penting untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, maka dibentuklah...

A BPUPK
B PPKn
C PPPKI
D PPKI
E BPK

Jawaban: D

6. Mengapa sejumlah tokoh Islam yang selama ini mengusulkan Indonesia berasaskan Islam, seperti Ki Bagus Hadikusumo dan K.H.A. Wachid Hasjim menerima usulan penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta?

A karena para tokoh Islam tersebut menginginkan untuk duduk dalam pemerintahan
B karena para tokoh Islam tersebut menginginkan negara Indonesia menjalankan syariat Islam
C karena para tokoh Islam tersebut berusaha untuk menjadi pimpinan tinggi negara
D karena para tokoh Islam tersebut menginginkan agar negara Indonesia segera merdeka
E karena para tokoh Islam itu berbesar hati dan mendahulukan kepentingan bersama, yakni menjaga keutuhan bangsa

Jawaban: E

7. Tujuh kata yang diubah dalam dasar negara Piagam Jakarta semula "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Menjadi...?

A Ketuhanan yang Maha Esa
B Kemanusiaan yang adil dan beradab
C keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
D Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan
E Persatuan Indonesia