Megawati Soekarnoputri Warning Para Pembully: Saya Sudah Punya Pengacara-Pengacara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mewarning atau memberi peringatan kepada pihak-pihak atau oknum yang membullynya selama Pemilu 2024.

Hal ini dikatakannya disela-sela memberikan sambutan pada Hut PDI Perjuangan ke-51, Rabu 10 Januari 2024.

Pada siaran langsung yang ditayangkan di YouTube PDI Perjuangan itu, Presiden RI ke-5 ini awalnya menyinggung beberapa hal dan disampaikan kepada para kader dan simpatisan.

Termasuk soal pemisahan Polri dan TNI ketika masih menjadi Presiden RI aktif.

“Jangan saya dibully, Kalau kali ini saya sudah janji kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully, saya sudah punya pengacara-pengacara,” kata Megawati Soekarnoputri.

“Saya tepat janji lho, waktu sebelumnya mau dibully atau apa terserah aja, tapi saya pernah bikin jangan saya dibully ketika Pemilu, ya, ” tambahnya.

Baca juga: Harta Kekayaan 7 Menteri PDI Perjuangan di Kabinet Presiden Jokowi, Paling Sedikit Rp. 4,2 Miliar

“Saya bukan nakutin, itu kata kebenaran saya,” tegas Ketum PDI Perjuangan ini.

Lebih lanjut, Megawati Soekarnoputri juga melanjutkan orasi politiknya kepada para kader dan simpatisan.

Untuk diketahui, Pada Hut kali ini Presiden Joko Widodo dipastikan tidak hadir.

Pasalnya orang nomor 1 di Indonesia itu sedang berkegiatan di luar negeri.

Hut PDI Perjuangan ke-51 ini mengusung tema Satyam Eva Jayate.

Adapun arti dari Satyam Eva Jayate adalah kebenaran pasti menang.

Perayaan Hut PDI Perjuangan ke-51 berlangsung di Sekolah Partai sebelum akhirnya dilanjutkan dengan perayaan bersama dengan masyarakat di tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Acara tersebut akan diselenggarakan secara terbatas dan hanya mengundang 51 orang.

Baca juga: LIVE STREAMING Hut PDI Perjuangan ke-51, Presiden Joko Widodo Tak Hadir

Sejarah PDI Perjuangan

Melansir dari laman PDI Perjuangan,Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai politik di Indonesia. Sejarah PDIP dapat dirunut mulai dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir Sukarno pada 4 Juli 1927.

PNI bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

Partai gabungan tersebut kemudian dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973

Sejak awal terbentuk, konflik internal PDI terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintah.

Untuk mengatasi konflik tersebut, anak kedua dari Ir Sukarno, Megawati Sukarnoputri didukung untuk menjadi ketua umum (Ketum) PDI.

Namun pemerintahan Suharto tidak menyetujui dukungan tersebut kemudian menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Sukarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

Larangan tersebut berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB, kemudian secara de facto Megawati Sukarnoputri dinobatkan sebagai ketum DPP PDI periode 1993-1998.

Sehingga pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Sukarnoputri dikukuhkan sebagai Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure.

Konflik internal PDI terus terjadi hingga diadakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan.

Pada 20 Juni 1996 para pendukung Megawati Sukarno Putri melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres.

Kemudian pada 15 Juli 1996 pemerintah Suharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketum DPP PDI. Akhirnya pada 27 Juli 1996 pendukung Megawati Sukarnoputri menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.

Kemudian muncul rombongan berkaus merah kubu Suryadi, kemudian terjadi bentrok dengan kubu Megawati Sukarnoputri.

Peristiwa tersebut dikenal dengan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat menjadi Peristiwa Kudatuli.

Setelah peristiwa tersebut, PDI di bawah pimpinan Suryadi hanya memperoleh 11 kursi DPR.Karena pemerintahan Suharto lengser pada reformasi 1998, PDI di bawah pimpinan Megawati Sukarnoputri semakin kuat, dan ditetapkan sebagai ketum DPP PDI periode 1998-2003 pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali.

Megawati Sukarnoputri kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999 agar dapat mengikuti pemilu.

Nama tersebut disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta.

PDI Perjuangan (PDIP) melakukan Kongres I pada 27 Maret-1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah.

Kongres tersebut menghasilkan keputusan Megawati Sukarnoputri sebagai Ketum DPP PDIP periode 2000-2005.

Pada Kongres IV PDIP di Bali pada 8-12 April 2015, Megawati Sukarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketum PDIP periode 2015-2020.

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News