KPPN Putussibau Serahkan DIPA dan TKD 2024 ke Satker

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, telah menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan rincian alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2024, Kamis 21 Desember 2023.

Acara yang berlangsung di Aula KPPN Putussibau tersebut di hadiri Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, Kejari Kapuas Hulu Samsuri dan jajaran Forkopimda, OPD dilingkungan Pemkab Kapuas Hulu dan lainnya.

Ketua KPPN Putussibau, Sri Winarno menyampaikan bahwa, APBN tahun 2024 mendatang juga menjadi instrumen yang sangat penting untuk memulihkan ekonomi, dan melindungi masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.

"Terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menuju Indonesia maju, dengan terus membangun pondasi kualitas sumber daya manusia membangun infrastruktur dan mendukung reformasi lainnya," ujarnya.

• KPPN Putussibau Nilai Kinerja APBD Kapuas Hulu dari Sisi Realisasi Pendapatan Alami Penurunan

Terpenting lagi adalah tegas Sri Winarno, APBN juga mendukung untuk perkuatan ketahanan dan keamanan. "APBN terus menjaga stabilitas sosial ekonomi, dan mendukung program-program prioritas nasional," ucapnya.

Sri Winarno juga memaparkan terkait perkembangan APBN yang dikelola oleh KPPN Putussibau dari tahun 2020 - 2023, dan Alokasi Pagu DIPA untuk tahun 2024. Dimana, realisasi Satker hingga pertengahan Desember 2023, rata-rata telah mencapai 93.85 persen atau Rp263.14 miliar dari pagu Rp280.39 miliar.

Kemudian, realisasi belanja pegawai sebesar 99.26 persen belanja barang 91.02 persen dan belanja modal 82.09 persen. 

Untuk Pagu DIPA TA 2024 mengalami kenaikan sangat besar 24.51 persen atau Rp68.72 miliar yang ditopang oleh kenaikan Belanja Modal pada Satker UPBU Pangsuma, KPPBC Nanga Badau dan Kantor Imigrasi Putussibau.

Berdasarkan data terlihat dalam infografis bahwa persentase realisasi penyaluran TKD sejak TA 2020-2022 sangat tinggi rata-rata diatas 98 persen.

Progres data realisasi penyaluran TKD oleh KPPN Putussibau sampai dengan 19 Desember 2023 telah mencapai 95,97 persen.

Terdapat beberapa jenis TKD yang belum salur sepenuhnya seperti DBH Sawit dan DAU Spesific Grant penggajian PPPK yang masih menunggu rekomendasi dari DJPK.

• KPPN Rilis Realisasi APBN 2023 di Kapuas Hulu, Ada Perbandingan Tahun 2022

Alokasi pagu TKD tahun 2024 adalah sebesar Rp1,65 Triliun atau naik 8.48 persen dibandingkan dengan alokasi tahun anggaran 2023. Kenaikan alokasi TKD 2024 disebabkan oleh kenaikan pagu DAU, DAK Fisik, dan adanya alokasi Dana Insentif Fiskal sebesar Rp7 miliar dimana di 2023 sebelumnya tidak ada.

Sedangkan akhir bulan November 2023 penggunaan transaksi non tunai pada dashboard rekening virtual bendahara, dari 29 satker di lingkup KPPN Putussibau masih terdapat 9 satker (31,03 persen) yang belum menggunakan Cash Management System (CMS) (Dalam Tayangan).

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sampai dengan 18 Desember 2023, dari 26 satker yang mempunyai UP KKP baru 4 satker yang aktif menggunakan KKP, yaitu UPBU Pangsuma, TNBK, Sekretariat Bawaslu dan KPPN Putussibau.

Jumlah Vendor yang sudah bergabung pada Digipay Satu sama dengan 18 Desember 2023 sebanyak 11 Vendor, dan jumlah transaksi sebanyak 22 transaksi dengan nilai Rp22.115.000. 

Sri Winarno kembali mengingatkan bahwa, Agara satker KPPN Putussibau senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi atas penyusunan laporan keuangan, agar opini Wajar Tanpa Pengecualian tahun 2022 dapat dipertahan di tahun 2023 ini, dengan melakukan langkah-langkah seperti yang telah disosialisasikan kepada satker.

(*)

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini